JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikannya saat meninjau kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pelaksanaan Medical Check Up (MCU) di Gedung F Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dikatakan Ribka, pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan Kemendagri telah berlangsung secara rutin sejak 2015 dan mendapat antusiasme tinggi dari pegawai. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Wamen dan Sekjen, untuk terus konsisten bagaimana menjaga kesehatan dari pegawai kita. Dan ini sudah berjalan sepuluh tahun untuk pemeriksaan kesehatan rutin,” ujar Haluk.

Lanjut Ribka, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dikelola oleh Poliklinik Kemendagri. Program ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan pegawai, khususnya terkait penyakit tidak menular. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pengecekan paru-paru, tekanan darah, berat badan serta pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar gula dan kolesterol.

Haluk juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian yang terus berkomitmen dalam memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai. Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di seluruh Pemda, mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah berusia lanjut.

“Kebanyakan dari sisi kesehatannya juga kurang baik, jadi sudah tidak produktif lagi. Masih umur 60 tahun sudah tidak bisa produktif lagi, karena kebanyakan duduk, kerja, kemudian juga banyak melakukan aktivitas non-fisik,” jelasnya.

Untuk itu, ia pun menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat agar pegawai tidak mudah terserang penyakit seperti stroke dan gangguan kesehatan lainnya. “Ini harus diikuti oleh semua pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Supaya ASN kita betul-betul produktif, sehat dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara lebih baik ke depan,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemeriksaan Narkoba sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemeriksaan ini telah dilaksanakan secara rutin sejak 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait P4GN.

“Saya pikir ini terobosan yang baik sekali yang dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk ASN kami, dan tadi ASN secara sukarela berkesadaran dan penuh tanggung jawab sudah memeriksakan urinnya, kemudian melalui beberapa meja pemeriksaan,” ungkapnya.

Menurut Ribka, program pemeriksaan kesehatan ini sangat baik dan perlu ditingkatkan serta diteruskan. Karena itu, Pemda diharapkan dapat mengadopsi program serupa agar ASN dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung kebijakan pemerintah.

“Kami akan juga monitoring dalam pelaksanaannya seperti apa untuk pemerintah daerah. Kita harus mulai dari aparatur pemerintah negara memberikan contoh dan dimulai juga dari para pemimpin,” pungkasnya.(rob/hum pemprov)