NABIRE –Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo menilai jika kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan Provinsi Papua Tengah belum maksimal. Hal ini disampaikan Wamendagri John Wempi Wetipo saat rapat bersama Kemendagri, Ketua dan anggota Komisi II DPR RI, Pemprov Papua Tengah bersama para OPD, dan tamu undangan lainnya, Jumat (16/6/23) malam di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah.

“Karena yang lalu kita datang di lokasi yang tadi kami datang juga tetap masih sama seperti yang dulu belum terlihat kerja kita yang nyata. Saya harap komitmen semua OPD untuk mendukung Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua Tengah,” tuturnya setelah dirinya bersama rombongan pada sore harinya melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Tengah di Kaladiri. 

Dikatakan kita harus komitmen untuk bagaimana perceaptan pembangunan dilakukan setelah 4 DOB di Tanah Papua ini disahkan. Kata dia, waktu kita sangat sedikit. Kata Wamendagri, apa yang sudah dipaparkan oleh Pj Sekda Provinsi Papua Tengah terkait laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Papua Tengah, paparan yang ada di kertas tapi fakta di lapangan dirinya sudah beberapa kali datang ini belum terlihat. 

Dirinya mengatakan, terkait komitmen negara untuk percepatan pembanguann DOB ini, ada 12 roadmap. Kata dia, memang ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang sedang dikawal bersama. 

Dikatakan, total kebutuhan APBN utuk 4 DOB di Tanah Papua ini, sebesar Rp 6.601,15 milyar (6,6 triliun rupiah lebih). Nilai itu terbagi dalam dua tahun anggaran, dimana untuk tahun anggaran 2023 sebesar 3.539,14 milyar (2,5 triliun rupiah lebih) dan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3.062,01 miliar (3 triliun rupiah lebih).

Anggaran 2023 sebesar Rp 3.539,14 milyar itu masing-masing dialokasikan untuk prasarana sebesar Rp 649,94 miliar, sarana Rp 2.829,08 miliar, dan utilitas sebesar Rp 60,12 miliar.

Anggaran 2024 sebesar Rp 3.062,01 miliar itu masing-masing dialokasikan untuk prasarana sebesar Rp 1.831,18 miliar, sarana Rp 328 miliar, dan utilitas sebesar Rp 68,63 miliar, perumahan sebesar Rp 834,20 miliar.

“Diperlukan sinkronisasi terharap rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas pembangunan dalam masterplan,” ujarnya. 


Rapat Juga Soroti Minimnya Serapan Anggaran


Saat rapat bersama, Wamendagri sempat menanyakan berapa persen serapan anggaran di Pemprov Papua Tengah.

“Saya tanya penyerapan anggaran, supaya kita tahu teman-teman OPD ini sedang berkerja atau sedang tidur tiduran saja ?  Supaya fokus kerja kita jelas, nanti pembangunan kantor gubernur, kantor DPR, MRP ini kapan kita kerjakan kalau kita tidak komunikasi baik dengan Kementerian PUPR,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, di Provinsi Papua Pegunungan dari total APBD yang disahkan sebesar Rp 1,9 triliun penyerapan baru mencapai 15 persen, berarti ada 85 persen yang belum terserap. 

“Saya kuatir sampai akhir tahun kita ada Silpa yang besar. Nanti negara bilang kita di DOB tidak butuh uang, nanti ini bisa berdampak ke kita,” ujarnya. (ros)