NABIRE – Wakil Bupati Nabire Burhannudin Pawannari (mengacu pada data terkini pemerintahan), memberikan apresiasi tinggi atas kunjungan kerja Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Mimika di Kabupaten Nabire. Kehadiran lembaga pengawas tersebut bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan serta pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Advokasi Lintas Sektor Program Keamanan Pangan, yang digelar Senin, (20/04/2026), di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire menekankan kegiatan yang dirangkaikan dengan pemberdayaan masyarakat desa, pasar dan sekolah ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pengawasan obat dan makanan. Loka POM Mimika dinilai sebagai mitra krusial bagi pemerintah daerah untuk memastikan keamanan produk yang beredar.

Forum konsultasi publik ini berfungsi sebagai wadah untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat serta membangun komunikasi dua arah yang terbuka. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pengawas dan elemen masyarakat, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih transparan, berkualitas dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan serta kesehatan masyarakat luas.

Wakil bupati memberikan arahan tegas mengenai pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor. Burhannudin meminta seluruh perangkat daerah, mulai dari tingkat distrik hingga pemerintah kampung, untuk aktif menjalin kerja sama dengan Loka POM Mimika. 

Menurutnya, tanggung jawab pengawasan obat dan makanan tidak boleh hanya dibebankan pada satu instansi, melainkan menjadi tugas kolektif demi keselamatan warga.

Poin penting lainnya yang disampaikan adalah perlunya peningkatan edukasi dan literasi masyarakat. Warga Nabire diharapkan memiliki pengetahuan yang mumpuni agar mampu memilah dan memilih produk yang aman untuk dikonsumsi. 

Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar titik-titik krusial seperti lingkungan desa, pusat perbelanjaan hingga institusi pendidikan.

Sektor desa, pasar dan sekolah disebut sebagai pilar strategis dalam pengawasan ini. Desa berperan sebagai basis masyarakat, pasar sebagai jantung distribusi barang dan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda. Ketiga sektor ini harus menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan pemberdayaan agar rantai peredaran produk berbahaya dapat diputus sejak dini.

Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan mudah diakses oleh warga. Pelayanan pengawasan diharapkan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga cepat dan transparan. Tujuannya agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Loka POM benar-benar memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terkait perlindungan konsumen, wakil bupati menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi peredaran obat dan makanan ilegal atau berbahaya. Keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Komitmen bersama antara penegak hukum dan lembaga pengawas menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan di wilayah Nabire.

Kepada para aparatur kewilayahan, Burhanuddin mengingatkan agar para kepala distrik dan kepala kampung selalu berada di tempat tugas. 

Peran aktif mereka sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan serta memberikan pembinaan rutin kepada warga. Kehadiran pejabat di tengah masyarakat dianggap mampu mempercepat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran distribusi produk.

Menutup arahannya, Wakil Bupati Nabire kembali menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Loka POM Mimika atas terselenggaranya kegiatan ini. Sinergi ini diharapkan menjadi momentum berkelanjutan dalam membangun sistem pengawasan yang tangguh, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui jaminan produk obat dan makanan yang bermutu di Kabupaten Nabire.(amd)