NABIRE- Diakhir masa kepemimpinan, Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dan Turun Lapangan (Turlap) guna bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat khususnya yang berada di 2 distrik yakni, Distrik Yaur dan Distrik Teluk Umar, sekaligus menyalurkan bantuan dana bersumber  dana Otonomi Khusus DOUWM dan Dana Kampung  ( Dankam ), Sabtu ( 18/4 ) pekan kemarin. Bupati Isaias Douw pada kesempatan itu, meminta kepada pemerima bantuan dana Otsus kegiatan pembangunan kampung mandiri atau usaha ekonomi kreatif dan produktif kepada masyarakat kampung tahun anggaran 2015 agar dapat digunakan sebaik mungkin, karena bantuan dana kepada masyarakat tersebut bukan dana bagi-bagi, tetapi bantuan dana untuk membangun pembangunan kampung itu sendiri dan untuk  modal usaha bagi mama-mama kampung dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun pembangunan kampung dan usaha yang dimiliki, bukan untuk kebutuhan perorangan atau ekonomi rumah tangga.Menurut Bupati, dalam mengelola usaha maupun membangun kampung harus dapat memisahkan antara kebutuhan pembagunan kampung dengan kebutuhan usaha ekonomi. Tidak boleh dicampur adukan. Dan dirinya juga meminta pemerima bantuan harus memiliki usaha bukti fisik yang jelas karena ini uang negara harus dipertanggung jawabkan kalau bantuan tersebut itu kita salah digunakan maka KPK akan periksa.Kita pikir secara sederhana, namun jelas bupati, hal ini kalau tidak digunakan atau disalahgunakan, bisa menjerat kita hingga menunjang kegiatan pembangunan kampung dan usaha yang dijalaninya. Pembangunan kampung dan usaha dapat diketahui setiap bulan atau setiap tahunanya. Karena pemerintah memberikan bantuan hanya sekali saja dan bukan setiap bulan. Dengan harapan, imbuhnya, dengan bantuan dana tersebut, dapat mengembangkan usaha dari masyarakat kampung itu sendiri yang ada di 2 distrik.Kita harus bisa membangun kampung dan mengembangkan usaha dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi empat dan seterusnya. “Penerimaan bantuan ini akan diawasi oleh BPMPK  dan saya minta BPMPK bentuk tim untuk mengadakan pengawasan terhadap penerima bantuan. Karena tidak mungkin setiap bulan pemerintah berikan bantuan terus, pemerintah hanya membantu,” tandasnya. Dan dana yang diberikan kepada bapak dan mama-mama ini, harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah. Karana ini bukan bantuan pribadi bupati, melainkan ini  bantuan pemerintah. Tegas bupati, bantuan dana tersebut di distrik Yaur ada dua kampung yang belum terima dana Otsus, karena pertanggung jawaban penggunaan dana belum dilaporkan ke PBMPK Nabire  tahun anggaran 2014 kemarin. Lanjutnya, saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan bagi masyarakat kampung. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat mendukung terus program pemerintah sesuai paradigma penegasan ketertinggalan pembangunan kampung, tidak melihat hanya kepentingan seseorang sebagai obyek semata. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Kabupaten Nabire saat ini, yakni menjadikan masyarakat Kabupaten Nabire menjadi masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, makmur dan mandiri. (modes)