NABIRE – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (Ipmado) menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), pada Senin (11/05/2026). Ratusan massa yang memadati halaman kantor legislatif tersebut menuntut penyelesaian tuntas atas dugaan kasus kekerasan oleh oknum aparat keamanan di Moanemani, Kabupaten Dogiyai, yang terjadi pada penghujung Maret lalu.

Dalam orasinya, massa aksi menegaskan masyarakat Dogiyai sangat mendambakan keadilan dan kedamaian yang hakiki. Mereka menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk pertumpahan darah yang terus berulang di tanah mereka. 

Peristiwa tragis pada 31 Maret 2026, yang kini dikenal dengan sebutan ‘Dogiyai Berdarah’, ditegaskan kembali sebagai luka mendalam yang hingga kini belum mendapatkan titik terang secara hukum.

Kronologi kejadian bermula pada 30 Maret lalu, saat situasi di Moanemani mencekam pasca-penemuan jenazah Juventus Edowai di parit Gereja Ebenezer. Kematian anggota Polres Dogiyai yang diduga akibat senjata tajam tersebut disinyalir memicu tindakan represif oknum keamanan. Akibatnya, lima orang warga sipil asli Papua dilaporkan tewas dalam rangkaian peristiwa yang menyusul penemuan mayat tersebut.

Melalui pernyataan sikap resmi, Ipmado menyampaikan beberapa poin tuntutan utama kepada pemerintah dan penegak hukum. Tuntutan tersebut meliputi pengusutan tuntas kematian anggota polisi dan lima warga sipil, pembentukan tim investigasi independen, penghentian pendekatan kekerasan di tanah Papua serta penegakan hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai bentuk ekspresi duka yang mendalam, massa aksi menyerahkan simbol peti mati dan salib kepada pihak DPRPT. Penyerahan simbolis ini merepresentasikan rasa kehilangan yang dirasakan masyarakat Dogiyai terhadap para korban. Prosesi ini berlangsung khidmat di tengah pengawalan ketat namun persuasif dari aparat keamanan yang berjaga di lokasi demonstrasi.

Aspirasi tersebut diterima langsung Wakil Ketua IV DPRPT, John Gobai. Dalam pernyataannya di hadapan massa, Gobai menegaskan lembaga legislatif Papua Tengah sepakat bahwa kasus ini harus diusut hingga ke akar-akarnya. Ia berjanji akan terus mendesak Kapolda Papua Tengah agar proses hukum dilakukan secara terbuka, sehingga kasus ini menjadi terang benderang bagi publik.

Menutup pertemuan tersebut, John Gobai mengingatkan pemerintah daerah dan DPRK Dogiyai untuk bersinergi mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menekankan penyelesaian hukum yang adil adalah kunci utama untuk mengembalikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Dogiyai. 

Massa Forum Peduli Masyarakat Nabire Gelar Aksi di DPR Papua Tengah

Ratusan massa yang menamakan ‘Forum Peduli Masyarakat Nabire’, menggelar aksi damai di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Senin (11/05/2026) sekitar pukul 09.30 WIT. 

Aksi ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan sikap tegas terkait situasi keamanan, ketertiban umum serta kelancaran aktifitas warga di wilayah Nabire dan sekitarnya.

Kedatangan massa ini berlangsung tepat sebelum aksi massa yang mengatasnamakan Ipmado yang juga menyampaikan aspirasi terkait peristiwa di Dogiyai, bertempat di lokasi yang sama. 

Dengan membawa spanduk bertuliskan Forum Peduli Masyarakat Nabire, para pengunjuk rasa menyampaikan pesan utama agar stabilitas keamanan tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas yang dianggap menghambat roda kehidupan masyarakat.

Sejumlah poster dan tulisan berisi tuntutan dan ajakan terpampang jelas di lokasi aksi. Salah satu tulisan yang menonjol bertuliskan ‘Stop aksi unjuk rasa yang mengganggu aktivitas masyarakat’.

Melalui pernyataan sikap yang dibacakan, massa menegaskan harapan agar berbagai demontrasi atau kegiatan di ruang publik yang dinilai menghambat kegiatan ekonomi, pendidikan dan pelayanan publik dapat diminimalisir bagi mereka, ketertiban adalah syarat utama agar warga dapat bekerja dan beraktivitas dengan tenang.

“Kami ingin Nabire tetap aman dan masyarakat bisa bekerja maupun beraktivitas dengan tenang, jangan sampai ada kegiatan atau aksi yang justru merugikan banyak pihak dan mengganggu kenyamanan Bersama,” tegas koordinator aksi.

Selain menyerukan ketertiban, para pengunjuk rasa juga meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap kegiatan yang berpotensi memicu kerawanan di ruang publik. Secara khusus masyarakat juga menyoroti kerapnya kegiatan mimbar bebas yang berlangsung di kawasan Pasar Karang, yang dinilai seringkali mengganggu kelancaran aktivitas perdagangan dan kenyamanan warga. 

Massa juga meminta perhatian lebih dari DPR Papua Tengah agar lebih proaktif menyikapi persoalan keamanan yang terjadi di Nabire maupun sejumlah daerah lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah. 

DPRP dan Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas dan menciptakan suasana damai di tengah masyarakat. 

Dalam poin penting pernyataan sikapnya, Forum Peduli Masyarakat Nabire juga dengan tegas menolak segala bentuk aksi atau gerakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pantauan media ini, seluruh kegiatan aksi ini berlangsung dengan aman, tertib dan damai serta dikawal ketat oleh aparat keamanan. (amd/agustinus)