Jayapura,-  Tujuh Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Mesin Papua Baru, diperiksa penyidik Polres Jayapura Kota, terkait kebakaran dibagian Pantri KM Papua Baru, pada Selasa (3/9) malam. Ketujuh saksi ini masing-masing, Perwira Jaga Sabrial, Juru Mesin 2 Demianus Marau, Juru Minyak Arnold, Juru Mudi 1 Riky, Juru Mudi 2 Lambo, Juru Mudi 3 Andriawan dan Koki Ikhsan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, Sik didampingi Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL) Jayapura, AKP. Arnold Tata menyebutkan, ketujuh saksi tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di jajaran Polres Jayapura Kota. ”Ada 7 saksi yang dimintai keterangan, mereka semua ABK,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (4/9).Dari hasil penyelidikan awal, terang I Gede, diduga kuat asal api penyebab kebakaran dari percikan api kompor sumbu dibagian Pantri KM Papua Baru. Sementara barang bukti, penyidik menyita kompor sumbu yang diduga pemicu kebakaran.”Jadi informasi yang kami dapat, kompor sumbu ini baru dan baru dipakai. Nah, diduga usai digunakan, tidak dicek baik saat dimatikan atau cuma dikecilkan, sementara api masih menyala kecil, sehingga mengakibatkan kebakaran,” ungkapnya.I Gede mengklaim, saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka . Sementara jumlah kerugiaan materil atas kebakaran Pantri KM Papua Baru belum bisa ditafsirkan. ”Belum sejauh itu, ini kan masih dalam penyelidikan oleh Polres Jayapura Kota dan masih sebatas saksi-saksi. Kemarin penyidik Polres juga baru mempolice line lokasi kebakaran,” tegasnya.Sementara itu, Kepala Bidang Bina Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Papua, Abdul Haris Eli saat dikonfirmasi wartawan mengklaim pihaknya belum dapat menghitung total kerugian akibta terbakarnya bagian dapur kapal tersebut.  Pihaknya juga mengklaim masih menunggu pemeriksaan syahbandar dan kepolisian setempat terhadap para ABK.  “Kapal masih dalam keadaan baik serta masih bisa jalan. Yang terbakar hanya dibagian dapur. Informasi awal yang saya dapat kebakaran dipicu akibat konsleting listrik, bukan dari kompor,” paparnya melalui telepon seluler, Rabu (4/9).Menurut Haris,  tidak beroprasinya KM Papua Baru sepanjang tahun ini, dikarenakan tidak adanya subsidi dari pemerintah daerah. ”Tahun lalu pemprov setempat memberikan subsidi sekitar Rp 7 miliar, namun karena realisasinya terlambat, maka hanya dapat menyerap Rp 2 miliar lebih.  Satu kali pulang-pergi berlayar hingga tujuan akhir di Manokwari, kapal ini bisa menghasilkan Rp 280 juta. Kapal ini sesekali digunakan dengan biaya sewa dari pemerintah kabupaten yang akan menggunakannya. Kapal juga tetap dipelihara, tapi tidak maksimal, karena biaya pemeliharaan kapal juga bersumber dari subsidi tersebut,” bebernya.Haris menambahkan, KM Papua Baru merupakan aset pemda setempat, namun dikelola oleh PT Papua Lintas Nusantara dibawah penyertaan modal Holding Company atau biasa disebut dengan Rakyat Papua Sejahtera. Kapal tersebut, lanjutnya, tidak lagi mendapatkan subsidi, karena aturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa tahun 2013 BUMD tak lagi boleh mendapatkan dana subsidi dari pemda setempat.”KM Papua Baru melayani rute pulau-pulau kecil yang tidak dapat disambangi oleh kapal pelni yang berukuran besar. Kapal ini akan diikutkan dalam tender subsidi dalam APBN tahun 2014 mendatang, sehingga mendapatkan dana dari pusat. Sedangkan, subsidi kapal perintis tahun ini yang diterima oleh Papua sekitar Rp 53-54 miliar untuk 14 kapal yang melayani rute pulau-pulau kecil,” terangnya.Sebagaimana diketaui, KM Papua Baru dibeli oleh Pemprov Papua dengan anggaran APBD 2008 lalusebesar Rp 42 miliar. Kapal perintis tersebut mampu membawa 336 penumpang dari utara dan selatan. Kapal yang dibuat oleh PT Marina Bahagia Palembang dapat melaju dengan kecepatan 10-12 knot dan memiliki panjang 63 meter, lebar 12 meter dan tinggi enam meter.Kapal ini juga dilengkapi 11 kamar dengan rincian empat kamar untuk kelas I, tujuh kamar untuk kelas II dan 300 tempat tidur kelas ekonomi. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan ruang pertemuan, rekreasi, kafetaria, poliklinik dan laundry.