NABIRE – Dinas Sosial Kabupaten Nabire, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat banyak, terutama ketika menghadapi bencana yang membutuhkan bantuan pemerintah, seperti bantuan pangan dan kebutuhan lain kepada warga yang isolasi mandiri selama pandemi Covid-19, tetapi ironisnya, dinas ini tidak memiliki kendaraan dinas, baik itu roda dua maupun roda empat. Kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini. Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Nabire, Ishak awal pekan ini mengatakan, sekalipun dinas ini mengemban tugas ini melayani masyarakat khususnya kebutuhan saat bencana seperti masa Tanggap Darurat Covid-19, Dinsos tidak punya kendaraan dinas operasional untuk melayani masyarakat seperti, antar kebutuhan warga terpaksa sewa kendaraan di luar. Ketika ditanya, soal kendaraan dinas, Ishak mengatakan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 selalu mengajukan pengadaan kendaraan dinas tetapi tidak pernah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Ishak menambahkan, untuk mensiasati kekurangan tersebut, Kadisnsos pernah mengajukan permintaan kendaraan dinas kepada Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak dua unit kendaraan operasional, 1 unit untuk mobil dapur umum dan 1 unit lagi untuk operasional lapangan, dsn telah mengirim biaya angkutan untuk sewa kontainer. Sialnya Dinsos Kabupaten Nabire, dua unit kendaraan operasional yang diajukan Nabire dialihkan ke Palu yang tertimpa musibah kemanusiaan, korban bencana palu. Tak henti perjuangannya. Ishak mengisahkan, tahun 2019 lalu pernah mengajukan permohonan kendaraan operasional ke Dinas Sosial Provinsi Papua dan sudah membayar biaya angkutan ke Nabire, tetapi sial kembali karena jatah Dinas Sosial Kabupaten Nabire dialihkan untuk bencana banjir di Sentani, Jayapura. Dengan nada kesal, Ishak menuturkan, saat-saat ini, dalam kondisi tanggap daurat bencana non alam, Covid-19, masyarakat pasti mempertanyakan peran dan kehadiran Dinas Sosial. Tetapi kondisi yang dihadapi Dinsos Nabire, tidak ada kendaraan dinas untuk bergerak dan melayani masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah di daerah ini. (ans)