NABIRE - Ketua tim teknis pengumpulan data potensi daerah dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia wilayah Papua Tengah, Maksimus Tipagau, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan investor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Maksimus menjelaskan, tim teknis yang dipimpinnya terdiri dari 18 orang, termasuk tiga akademisi lokal dari Nabire. Tim tersebut bertugas menginventarisasi potensi ekonomi dari delapan kabupaten di Papua Tengah, mencakup sektor UMKM, kebudayaan, pariwisata serta sumber daya alam seperti pertambangan emas.

Delapan wilayah yang menjadi fokus pendataan meliputi Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Mimika serta Kabupaten Nabire sebagai pusat pemerintahan provinsi. 

Menurut Maksimus, data tersebut akan menjadi dasar sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Papua Tengah, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta hingga tingkat nasional dan internasional.

“Harapan kami, orang asli Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Kita tidak bisa hanya bicara, tetapi harus mulai dari data, pembinaan dan kolaborasi usaha,” ujar Maksimus Tipagau, kamis (26/02/26) di Cafe Cartenz Nabire, Papua Tengah. 

Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas pengusaha lokal menjadi kunci utama untuk menarik investasi. Salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah faktor keamanan yang sering menjadi pertimbangan investor.

Menurutnya, investor dari berbagai negara seperti Cina, Jerman maupun Amerika Serikat pada dasarnya tertarik dengan potensi sumber daya alam Papua, namun membutuhkan jaminan stabilitas dan kepastian usaha.

“Kadin hadir sebagai fasilitator antara pemerintah, pengusaha lokal dan investor. Jika pengusaha asli Papua sudah kuat, maka investasi akan lebih mudah masuk karena ada jaminan sosial dan ekonomi,” jelasnya.

Selain sektor pertambangan, tim juga menyoroti potensi ekonomi wilayah pesisir hingga pegunungan, termasuk kawasan Teluk Cenderawasih yang dinilai memiliki peluang besar di sektor perikanan dan pariwisata.

Program pendataan ini diharapkan menjadi langkah awal membangun ekosistem usaha yang inklusif, sehingga masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerah.(agustinus)