NABIRE - Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto, yang tertuang dalan Peraturan Presiden (Perpes) nomor 83 tahun 2024 yang kini lagi ramai menjadi obrolan publik di mana-mana.

Dan terkait juga aksi demo yang dilakukan Senin 17 Februari 2025 oleh sejumlah pelajar SMP, SMA dan SMK kembali menjadi perhatian sejumlah pihak, Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, mengusulkan beberapa hal penting agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire dan juga Pemprov Papua Tengah.

Dimana kepala suku Melkias Keiya meminta kepada pemerintah daerah agar tidak tinggal diam, tetapi bersama instansi teknis mengadakan kegiatan sosialisasi terkait program MBG kepada orangtua murid maupun kepada para siswa/siswi di masing-masing satuan pendidikan.

“Jika kita ingin program MBG yang merupakan program dari Presiden RI ini dapat berjalan dengan baik dan diterima semua pihak, termasuk pihak penerima manfaat, yaitu para murid, maka tugas pemerintah harus mensosialisasikan lebih dulu agar dipahami apa manfaat dan tujuan dari program MBG,” Demikian katakan Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH.Mc kepada Papuapos Nabire Selasa (18/2).

Dan apabila dirasa program MBG ini kelak akan menimbulkan masalah, sebaiknya program MBG digantikan dengan program pendidikan gratis, dengan alasan untuk saat ini dan di masa yang akan datang telalu mahalnya biaya pendidikan, apalagi ada data lain yang menyebutkan anak putus sekolah hanya gara-gara mahalnya biaya sekolah.

Karena berdasarkan data lain yang terjadi di luar Papua, telah terjadi keracunan makanan, jika ini kembali lagi di Papua akan dinilai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). “Untuk itu marilah kita duduk bersama dan seriusi program MBG agar kelak kita tidak saling melempar tanggung jawab dan saling menuding satu sama lain,” harapnya.

Kepala suku juga menitipkan dan meminta kepada pihak Kepolisian Resor Nabire agar menuntaskan kasus demo yang dilakukan oleh para pelajar dan mencari tau siapa–siapa pelaku yang harus bertanggung jawab agar ke depan anak-anak ini tidak menjadi korban lagi.

Selaku kepala suku besar wilayah Adat Meepago menilai program MBG yang diturunkan oleh pemerintah sangat baik, namun kita juga butuh pertimbangan berdasarkan suku dan budaya kita orang Papua. “Pada intinya kita tidak menolak program MBG, tetapi lebih baik diganti dengan program pendidikan gratis saja,” ajak Keiya.(des)