NABIRE - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire, Pelimon Madai, S.Th., M.Th., mengungkapkan tantangan utama dalam roda pemerintahan di tingkat kampung saat ini adalah minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Hal tersebut disampaikannya langsung saat ditemui Papuapos Nabire di ruang kerjanya Kamis, (23/7/2026). Menurut Pelimon, keterbatasan tersebut terlihat nyata dari latar belakang pendidikan sebagian kepala kampung yang masih sangat minim.

Akibat dari keterbatasan kapasitas SDM tersebut, hampir seluruh penyusunan dokumen penting pemerintahan kampung menjadi terhambat. Dokumen-dokumen krusial mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) hingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sering kali tidak dapat dikerjakan secara mandiri.

Pekerjaan administratif yang vital itu akhirnya terpaksa dikerjakan langsung oleh tenaga pendamping kampung. Kondisi ini membuat keberadaan pendamping menjadi tumpuan utama bagi aparat pemerintahan kampung dalam menjalankan roda birokrasi dan pelaporan keuangan.

Kendati peran tenaga pendamping sangat krusial, Pelimon mengungkapkan DPMK saat ini tengah menghadapi kendala serius terkait jumlah personel pendamping yang ada. “Dari sisi pengawasan atau dari sisi kurangnya tenaga pendampingnya, kita mengalami kekurangan. Kekurangannya karena apa? Kekurangannya karena ada beberapa tenaga pendamping yang mereka beralih fungsi,” ungkapnya menyoroti masalah tersebut.

Terkait proses pengisian posisi tersebut, Pelimon menjelaskan wewenang perekrutan dan penempatan tenaga pendamping tidak berada di tangan pemerintah daerah. Seluruh mekanisme pengelolaan sepenuhnya diatur langsung oleh pemerintah pusat melalui koordinator kabupaten, sementara pihak dinas kabupaten hanya sebatas menyampaikan laporan kekurangan personel.

“Dinas tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan rekrutmen karena semuanya sudah diatur dari pusat melalui koordinator kabupaten masing-masing,” tambah Pelimon mempertegas sistem birokrasi penempatan tenaga pendamping tersebut.

Meski demikian, pihak DPMK terus berupaya mencari solusi terbaik agar roda pemerintahan di tingkat kampung tetap berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan jumlah personel pendamping yang tersedia.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga pendamping pusat, pihak DPMK memberikan saran konkret kepada pemerintah kampung. “DPMK menyarankan agar kampung memberdayakan pemuda lulusan SMA atau perguruan tinggi setempat untuk dilatih mengoperasikan komputer,” pungkas Pelimon menutup perbincangan. (sam)