NABIRE – Sebanyak 65unit Commanditaire Vennootschap (CV) milik Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Nabire kini resmi berbadan hukum. Pencapaian ini merupakan langkah maju dalam pemberdayaan ekonomi lokal, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan mereka masih akan dihadapkan pada tantangan-tantangan besar. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nabire, Engel Bertus Magai, S.Pd, menyoroti dua isu utama yang harus segera dicarikan solusinya agar unit usaha ini bisa berkelanjutan.

Menurut Engel Bertus Magai, tantangan terbesar yang paling krusial adalah masalah manajemen keuangan dan permodalan. Banyak pemilik CV OAP yang, meskipun memiliki inisiatif dan semangat berwirausaha, masih memerlukan pendampingan intensif dalam mengelola kas perusahaan, menyusun laporan keuangan yang baik dan mengakses sumber permodalan yang kompetitif. “Setelah resmi berbadan hukum, mereka perlu pemahaman yang lebih dalam tentang akuntansi dasar dan bagaimana cara mendapatkan suntikan dana segar dari bank atau lembaga keuangan lainnya,” jelas Magai saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (09/12/2025).

Tantangan kedua yang tak kalah mengancam kelangsungan hidup CV OAP adalah persaingan usaha yang makin ketat. Sebagai unit usaha baru yang sebagian besar bermain di sektor jasa dan pengadaan barang, mereka harus bersaing langsung dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan memiliki jaringan yang lebih luas, termasuk dari luar Papua. 

Untuk itu, Magai menekankan pentingnya inovasi dan peningkatan kualitas produk atau jasa agar CV OAP mampu merebut pangsa pasar yang ada.

Magai menambahkan, keberadaan 65 CV OAP ini adalah aset berharga bagi percepatan pembangunan ekonomi di Nabire yang berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui DPMPTSP berkomitmen untuk tidak melepaskan mereka begitu saja. 

“Kami akan terus mengupayakan pelatihan, pendampingan serta memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak perbankan agar mereka bisa mendapatkan akses permodalan yang sesuai,” tegasnya.

Pemberdayaan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada formalitas badan hukum, tetapi juga menghasilkan CV-CV OAP yang mandiri, professional dan berdaya saing tinggi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan kemauan kuat dari para pemilik usaha, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan, puluhan CV ini dapat menjadi tulang punggung perekonomian Nabire.

Secara keseluruhan, tantangan manajemen keuangan, permodalan dan persaingan usaha menjadi pekerjaan rumah utama bagi Pemerintah Kabupaten Nabire dan para pemilik CV OAP. Keberhasilan mengatasi hambatan ini akan menjadi penentu apakah upaya legalisasi badan usaha ini benar-benar bisa membawa dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan OAP di Nabire.(sam)