NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire mengirim puluhan putra putri asal Nabire untuk mengeyam pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi (PT) melalui program Afirmasi Pendidikan (ADik) untuk Papua. Dikabarkan pada dua tahun terakhir (2019-2020) Pemkab Nabire tidak memenuhi kewajibannya.

Lantaran itu, dibawa pemerintahan Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton Tony Mote, telah menyediakan anggaran untuk memenuhi kewajiban Pemda setempat untuk membiayai tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari mahasiswa ADik ini.

“Memang adik-adik yang sedang kuliah melalui program ADik Papua dari Kabupaten Nabire sejak tahun 2019 hingga 2020 tidak diprogramkan oleh Pemkab untuk membiayai mereka. Tetapi kemarin kami telah siapkan anggarannya melalui refocusing dan realokasi belanja daerah,” kata Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton Toni Mote kepada Papuapos Nabire melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (6/05/21).

Anton mengaku, ia menerima laporan dari TAPD terkait bahwa progam ADik mulai berjalan sejak 2014 dan pembiayaan dianggarkan melalui dana otonomi khusus.  Namun tahun 2019-2020 bahkan 2021 tidak dianggarkan karena dana Otsus yang digelontor ke OPD terkait sangat kecil nilainya.

“Walapun begitu, ini kewajiban kita untuk memenuhi. Sehingga kemarin kami lakukan refocusing dan realokasi belanja daerah untuk program ADik khusus tahun 2021. Sedangkan dua tahun yang tidak dibayarkan kepada anak-anak kita yang kuliah itu kita akan dibayarkan (akumulasikan) pada tahun 2022, karena itu adalah haknya mereka dan kita harus bayarkan,” tandasnya.

Dibeberkan Anton, tentunya untuk program ADik, tempat tinggal dan biaya kebutuhan sehari-hari menjadi beban Pemda setempat. Sedangkan untuk biaya kuliah tanggung jawab kementerian, sehingga kewajiban Pemda harus dipenuhi.

“Untuk Program ADik biaya kuliah langsung dibayar oleh Dikti ke universitas masing-masing.  Sedangkan mahasiswa mahasiswi ADik mendapat bantuan biaya tinggal dan hidup dari Pemda setempat asalkan yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa mahasiswi aktif di universitas,” tutur Anton.

Dikatakan Anton, bagi orang tua yang anaknya melanjutkan ke PT melalui program ADik dalam kolektifitas ingatan mereka karena pemerintah yang membiayai sehingga bernafas lega. Lantas jika nyatanya diperhadapkan pada konsisi seperti sangat disayangkan.

“Kita harap kejadian ini tidak terulang pada tahun-tahun berikut, karena kasian sekali pada orang-orang tuanya itu. Mereka ini sudah tahu bahwa pemerintah membiayai sehingga orang tua tidak simpan uang untuk anak-anak yang kuliah melalui program ADik,” tambahnya.

Kata Anton, Pemda dalam pengembangan SDM kedapan harus menjadi program prioritas terutama anak asli Nabire yang mempunyai hak datuk leluhur mereka.

“Keberpihakan kepada anak asli Nabire untuk pengembangan SDM harus jalan dan itu menjadi prioritas. Jangan kita pupuskan mereka dengan tirani kekuasaan,” pintanya tegas.

Maka itu, Anton menambahkan, untuk tahun anggaran 2022 pihaknya akan memprogramkan 5 anak asli kuliah di kedokteran dan dibiayai sepenuhnya oleh Pemda.

“Program ini saya akan canangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah devinif. Sesuatu yang baik harus berkesinambungan agar anak asli sendiri menjadi pelayan di negerinya sendiri,” pungkasnya. (eby)