NABIRE – Terkait pemberitaan soal gaji tenaga honor di RSUD Nabire, Plt. Direktur RSUD Nabire, Stefen Mareku, angkat bicara. Terhadap gaji tenaga honor di RSUD Nabire yang belum terbayar, itu bukan kesalahan RSUD Nabire. Namun dari pihak manajemen RSUD Nabire sudah mengusulkan terhadap tenaga honor yang ada di RSUD Nabire. Hanya saja, syarat untuk mengajukan gaji mereka harus ada SK penetapan dari Bupati Nabire.  Dirinya juga mengakui jika pegawai baik itu perawat, bidan dan yang lainnya dalam bekerja butuh makan juga kebutuhan lainnya. Sehingga dirinya menilai wajar jika mereka menutut gaji yang belum dibayarkan. Dikatakan Stefen Mareku, yang diutamakan pihak manajemen RSUD Nabire menutut untuk gaji dibayarkan dengan APD. Kata dia, saat ini kita dalam situasi tanggap darurat. Situasi saat tanggap darurat ini beda dengan ketika pada masa-masa biasa.  “Saya klarifikasi, dengan kondisi seperti itu jangan sampai nanti ada yang mogok kerja kemudian yang korban adalah pasien. Jika hal itu terjadi jangan sampai ada yang diusulkan pemecatan. Hal ini bisa terjadi bukan saja untuk tenaga honor, tapi juga pegawai yang sudah PNS, itu sama. Jadi bukan berarti bahwa saya harus memecat mereka, itu bukan. Saya kasih pandangan seperti itu. Karena keluhan pegawai sudah disampaikan ke manajemen RSUD Nabire, dan pihak manjemen sudah tahu dan kami perjuangkan ke pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Nabire,” paparnya mengklarifikasi pemberitaan salah satu media online terkait gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan tersebut. Dikatakan Stefen Mareku, saat ini sudah ada SK Bupati Nabire dan akan ditindaklanjuti dengan pembayaran gaji tenaga honorer. Terkait dengan pembayaran gaji tenaga honorer, lanjut Stefen, pihak RSUD Nabire mengambil langkah membayar gaji bulan Januari 2020 melalui alokasi dari jasa pelayanan BPJS. “Kami juga pinjamkan dari sumber dana lain. Jadi kami sudah pinjamkan dana untuk membayar gaji 301 tenaga honor. Sedangkan honor untuk bulan Februari sampai dengan April sedang diajukan untuk proses pencairan gaji,” jelasnya.   Stefen Mareku menuturkan, dirinya siap mempertaruhkan jabatannya sebagai Sekretaris RSUD Nabire agar soal honorer ini diakomodir.  “Hal ini saya sampaikan kepada bupati saat di kantor keuangan. Karena saya yang selama 24 jam bersama-sama dengan perawat, bidan dan tenaga medis lainnya. Apa yang mereka rasakan betul-betul saya rasakan, tapi saya akan buat bagaimana ? Kami ada dana di rekening kami tapi saat itu direktur kami sedang sakit.  Saya berjuang sebatas administrasi sampai dengan koordinasi dengan bupati. Tapi untuk mencairkan dana kami di RSUD Nabire, saya tidak ada surat penunjukan sebagai kuasa pengguna anggaran,” ujarnya. (ros)