NABIRE - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan besaran anggaran yang disiapkan senilai Rp4,7 triliun dan dana untuk CKG ini langsung masuk per kabupaten.

Dan sesuai Standar Operating Procedure (SOP) dalam penganggarannya, setiap Puskesmas meminta atau mengajukan ke pemerintah pusat, untuk membuat kebutuhan-kebutuhan, kemudian pusat akan mensupply anggaran ke daerah. Ini sudah dilakukan sekitar 2 bulan yang lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Papua Tengah, dr. Silwanus A Sumule, Sp.OG(K), dalam wawancaranya di Puskemas Karang Mulia, Kamis (13/2/2025) mengatakan, dari sisi penganggaran harus ada kolaborasi, ada yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk membackup.

“Misalnya, kondisi hari ini di sini (Puskesmas Karang Tumaritis) ada beberapa obat-obatan yang tidak terpenuhi dan dari Pemprov yang membackup dan itu yang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

Dirinya menegaskan, harus ada kolaboratif dari pusat, provinsi dan kabupaten menyangkut program CKG ini.

Patut untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar launching CKG pada hari ini ada di enam Puskesmas yang melakukan CKG diantaranya, Puskesmas Karang Mulia, Puskesmas Siriwini, Puskesmas Nabire Kota, Puskesmas Karang Tumaritis, Puskesmas SP 1 Kalibumi, Puskesmas Bumiwonorejo, dari 32 Puskesmas yang ada di Kabupaten Nabire.(edi)