WAROPEN - Terkait Pasar Sentral Urifaisey, Kabupaten Waropen yang dikabarkan terbakar atau dilahap si jago merah pada 7 Maret 2025 lalu, Bupati Kabupaten Waropen, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si, angkat bicara.

Selaku Bupati Waropen sudah turun lapangan pada 7 April atau tepatnya hari Senin kemarin, setelah melakukan penerbangan perdana dari Nabire dengan pesawat Susi Air.

Sehingga saat mendarat dengan pesawat di Bandara Petrus Simonapendi Botawa, selaku bupati langsung melakukan kunjungan lapangan untuk melihat dari dekat Pasar Urifaisey yang dilahap si jago merah tersebut.

Dikatakan Bupati Waropen via telepon genggamnya, kepada Papuapos Nabire, Selasa (8/4/2025), selaku bupati sudah melihat dari dekat, namun semua ini tentu ada SOP yang mengatur soal musibah kebakaran atau bencana.

Sehingga saat turun lapangan pada Senin, 7 April 2025 itu, selaku bupati tidak hanya melihat kebakaran pasar saja, tetapi juga para pedagang atau masyarakat yang rumahnya juga ikut terbakar dan semua itu sudah dicatat melalui instansi terkait.

Dan terkait Pasar Urifaisey yang terbakar, tanahnya itu milik masyarakat adat, sehingga selama ini dalam operasinya pasar tersebut tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah melalui instansi teknis terkait, tetapi pembayarannya dari pedagang langsung kepada pemilik tanah.

Sehingga untuk membangun kembali Pasar Urifaisey yang terbakar itu, perlu duduk bersama antara pemerintah dan masyarakat adat pemilik tanah atau hak ulayat, karena ke depan pemerintah daerah ingin ada penarikan PAD dari pasar untuk kepentingan pembangunan daerah.

Untuk itu, selaku bupati ke depan ingin adanya status tanah pasar yang jelas, soal pembangunan Pasar Urifaisey kembali tergantung status tanah. Jika itu milik pemerintah, maka sudah jelas ada PAD bagi daerah dan pemerintah secepatnya membangun pasar yang sudah terbakar itu, ujarnya.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Waropen telah berencana untuk duduk bersama dengan pemuka adat dan pihak-pihak terkait pemilik tanah tersebut untuk membicarakan status tanah dan ketika itu diberikan kepada pemerintah, sudah jelas pemerintah daerah akan membangun kembali.(des)