NABIRE – Masalah Surat Keputusan (SK) dan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Papua, baik Gubernur Papua maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua. Sejauh ini Pemkab dan Bupati tidak ada kepentingan serta Pemkab juga berupaya untuk mempercepat (tidak tinggal diam) proses SK hingga pelantikan nantinya.   Demikian terang Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos dalam menanggapi beberapa suara-suara dan isu yang menyebutkan bahwa Pemkab dalam hal ini Bupati Nabire ingin menghalang-halangi proses penetapan SK hingga pelantikan anggota DPRD Nabire periode 2014 – 2019. Jelasnya, Pemkab Nabire tidak ada kepentingan dalam hal ini. Kata Isaias bahkan Pemkab sudah beberapa kali urus dan menyelesaikan masalah tersebut ke provinsi. Diakui Bupati Isaias, memang ada partai yang masih bermasalah, itupun sudah diselesaikan. Jadi, sekarang ini kita tunggu. Imbuhnya, untuk itu jangan kita saling tuding dan kata ini itu sebelum melihat dan mengetahui sebenarnya. Perlu diingat bahwa dirinya (selaku bupati, red) juga dipilih rakyat. Hak rakyat kita harus hargai, sama halnya yang telah disalurkan lewat Pemilihan Legislatif 2014 kemarin. Ditambahkan, ada beberapa partai politik yang bermasalah. Meskipun demikian terkait SK anggota DPRD Nabire ini Pemkab Nabire sudah mengusulkan dan bawa ke provinsi. “Yang mengetahui masalah di daerah itu Pemkab dan hal ini bupati. Usulan dan proses penetapan SK juga sudah diupayakan terus sehingga sekarang ini kita tinggal menantikan SK nya, dan semua dokumen juga sudah ada di Jayapura,” terangnya.   Selaku pembina politik di daerah, tentunya imbuh Bupati Isaias, kita tinggal tunggu dan ikuti semua. Kondisi dan keadaan daerah, Pemkab Nabire juga tentunya tidak tinggal diam, apabila ketika telah ditetapkan SK dan menimbulkan konflik kita juga harus mempertimbangkannya. “Jangan kita memaksakan dan mempercepat ini, malah nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari,” akhir bupati.(wan)