NABIRE - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, S.Sos., menyatakan komitmen kuat pemerintah provinsi untuk menyelamatkan generasi muda melalui sosialisasi pembentukan forum anak. 

Kegiatan ini merupakan langkah awal strategis dalam menanggapi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan ibu rumah tangga di wilayah tersebut. Roni Misikmbo menyampaikan hal ini usai diwawancarai awak media di Aula RRI, Rabu (03/12/2025).

Menurut Roni Misikmbo, forum anak ini diharapkan dapat terbentuk di seluruh delapan kabupaten di Papua Tengah agar memiliki struktur yang jelas dan mampu merangkul anak-anak secara terorganisir. 

"Harapan kami ke depannya supaya seluruh kabupaten itu ada forum anak, supaya strukturnya jelas, dengan strukturnya bagaimana merangkul anak-anak," ujarnya. 

Pembentukan forum anak ini menjadi krusial mengingat data BPS menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan ibu rumah tangga.

Dinas yang baru saja berpisah dari struktur sebelumnya dan kini fokus pada urusan anak, perempuan dan KB ini juga tengah bersiap membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Anak. 

Pembentukan UPTD ini didukung penuh oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bahkan direncanakan Menteri PPPA akan segera tiba untuk meresmikan pembentukannya. 

"Kami rencana satu atap. Satu atap untuk bagaimana bangun rumah singgah, menampung mereka yang mendapat kekerasan, anak-anak yang trauma healing," jelas Roni.

Pembentukan UPTD dan forum anak ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan generasi. Roni Misikmbo menekankan bahwa poin penting dari semua upaya ini adalah penyelamatan generasi muda Papua Tengah. "Poin pentingnya adalah kita selamatkan generasi, supaya ke depannya anak-anak ini diberikan dukungan sesuai dengan arahan gubernur," katanya. Selain melalui UPTD, dukungan juga akan diintegrasikan dengan program lain seperti Sekolah Minggu di gereja-gereja serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan mitra kerja.

Dinsos P3A menyadari bahwa banyak anak yang kehilangan harapan sekolah dan terlantar akibat konflik sosial. Oleh karena itu, dinas ini hadir untuk mengedepankan hak anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. "Hak ini sebenarnya lebih kepada diberikan kesempatan untuk mereka bisa bersekolah," tegas Roni. Dinas ini tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan dinas pendidikan, kesehatan, DPR dan semua pihak terkait.

Strategi awal yang dilakukan Dinsos P3A dalam menangani isu kekerasan ini adalah dengan membentuk UPTD dan melakukan kajian akademis untuk memastikan regulasi pendiriannya sesuai. 

Roni Misikmbo menyatakan bahwa UPTD akan fokus penuh dalam mengurus anak-anak korban kekerasan. "Sehingga target kita ke depannya tingkat kekerasan itu harus menurun, tidak bisa lagi bertahan," harapnya.

Untuk langkah konkret penanganan, Dinsos P3A melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian PPPA. Dalam kegiatan sosialisasi ini, dihadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Penyelenggaraan Anak dari Provinsi Papua (induk). 

Pencerahan dari narasumber diharapkan dapat memberikan masukan positif untuk penanganan anak korban kekerasan, terutama di wilayah pegunungan yang sering dilanda konflik sosial.

Roni Misikmbo berharap, upaya strategis ini akan berdampak positif pada masa depan Papua Tengah. "Kita 10 tahun akan datang, generasi kita ke depan lebih baik dari tahun-tahun sekarang," pungkasnya, sembari menegaskan bahwa kerja keras ini adalah bagian dari dukungan terhadap visi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah untuk masa 10 tahun ke depan.(sam)