NABIRE - Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Nabire, Senin (17/10) kemarin, telah digelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Kegiatan Rakor ini dibuka Sekretaris Daerah Drs. Jhony Pasande. Sekda Nabire pada kesempatan itu mengatakan, kita juga bisa mengetahui jumlah dan bisa juga kita pertahankan mereka-mereka siapa, kalau kita sudah punya data yang valid. Dikatakan Jhony Pasande, itu juga usaha karena itu pertemuan kali ini yang kita laksanakan sangat  penting sekali, dari Dinas Sosial Nabire memprakarsai kegiatan ini sehingga kegiatan ini kita bisa dilakukan hari ini.“Tugas ini sebenarnya disampaikan teman-teman baik Bappeda, Statistik maupun Dinas Sosial sehingga menurut saya nanti tiga variabel, yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi pendapatan itu bisa kita nanti turunkan lagi,” tandasnya.Menurutnya, dari kesehatan itu variabel mana saja yang kita nilai sebagai keluarga miskin, seperti misalnya rumah masuk variabel kesehatan, masuk variabel pendidikan dan juga masuk di variabel ekonomi.Lanjutnya, kita tunjukan nanti. “Saya setujuh itu jadi semua SKPD sesuai dengan fungsinya ambil data dari sini, maka kemiskinan ini bisa diatasi cepat, salah satu contoh misalnya setiap tahun kita dapat bantuan Kementerian Perumahan. Kalau saya tidak salah tahun  2016 ini ada 300 buah rumah, yang diberi bantuan rehap rumah,” terangnya.Ditambahkan Sekda, kalau ada ini kita ambil dan data yang nanti kita sediakan oleh tim ini, maka nanti bisa diperkirakan tahun ini berapa laporan yang kita berdayakan untuk orang miskin. Itu laporan SKPD perumahan masih belum proses sanitasinya, pencegahannya. “Itu juga ada program disana kita meningkat di dinas kesehatan, pendidikan dinas sosial dan pemberdayaan perempuan dan seterusnya,” urainya.Dan pasti, menurutnya, nanti kita bisa petakan masyarakat kita yang miskin yang mana itu yang kita tanangi. Dari 23% ini, mari kita tingkatkan pada dan di lima tahun kedepan agar bisa mengurangi keluarga miskin di daerah ini.Tambahnya, apakah sifatnya nanti variasi data atau pendataan ulang bagian distrik-distrik yang  masyarakatnya Orang Asli Papua(OAP) tergolong miskin itu, pendatang di 2017. “Kalau soal pendatan ini kita tuntas dan kemudian pemetaannya, itu menurut saya kita mengatasi lebih mudah soal itu.Orangnya dimana, kemudian dia ada di wilayah dimana, data apa yang kita pakai itukan datanya ada berbeda-beda, sehingga nanti yang penting di 2018 itu sudah semua SKPD yang menangangi tugas-tugas pelayanan ini sudah harus melakukan program-progam prioritas kemiskinan, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi pendapatan,” imbuhnya. (modes)