NABIRE – Pesoalan sampah menjadi masalah besar dalam pemerintahan di Kabupaten Nabire.

Selain itu, memang ada juga beberapa masalah yang menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan.

“Saya beberapa hari lalu sudah jalan keliling Kota Nabire, salah satu masalah besar adalah sampah,” kata Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton Tony Mote, di sela-sela apel gabungan perdana Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nabire, Senin (12/4/21) di lapangna upacara Kantor Bupati Nabire.

Dikatakan, kita berharap masalah sampah ini segera teratasi.

Kepada OPD yang bertanggung jawab mohon agar dihentikan gerakan perangkatnya agar masalah ini bisa terselesaikan para distrik, lurah, kepala kampung, sampai pada tingkat RT/RW.

Para pihak ini perlu berkoordinasi baik agar persoalan sampah bias teratasi.

“Saya lihat ini menjadi masalah serius karena saya mau masuk Pasar Karang Tumaritis saja tidak bisa karena bau sampah dan asap.

Bagaimana mama-mama kita yang jualan di situ jualannya bisa laku,” tuturnya.

Dirinya juga mengharapkan beberapa perangkat OPD yang lain tetap berperang aktif melaksanakan program-program yang sifatnya dalam pelayanan public.

Dieprlukan peran aktif semua OPD atau staf agar pemerintahan ini tetap berjalan.

“Disiplin seluruh ASN kami mohon kepada OPD untuk menertibkan bawahannya agar melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Kami juga akan melihat kembali tenaga-tenaga kontrak yang sudah tidak aktif agar kita melakukan pengamatan dalam pembiayaan.

Karena hari ini kita membutuhkan biaya Pilkada yang cukup besar,” ujarnya.

Hal ini harus kita perjuangkan agar Pilkada bias dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada.

Agar bupati devenitif dapat melanjutkan pembangunan di Kota Nabire.

Hal ini, lanjutnya, menjadi catatan penting untuk kita semua agar pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Nabire dilaksanakan dengan baik.

“Bapak ibu pejabat eselon II, III, IV serta bendaharawan, bendaharawati kita akan mengadakan pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Kami mohon peran aktif para bendahara serta kepada OPD harus hadir dalam pertemuan ini dalam rangka penilaian program-program Kabupaten Nabire, dan masalah keuangan semoga hasilnya lebih baik,” ungkapnya.

Penjabat Bupati Nabire juga mengharapkan pencapaian opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK RI dapat dipertahankan.

Dengan memberikan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. 

“Mari kita berikan pelayanan yang positif dan maksimal terhadap masyarakat, patuhi protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19, dan kita jaga netralitas kita untuk sukseskan PSU Pilkada Nabire,” pungkasnya. (modes)