PANIAI – Kini saatnya orang Moni bangkit dari penderitaan, ketertinggalan, dan keterbelakangan selama puluhan tahun. Sebagai warga negara Indonesia, orang Moni berhak menuntut perhatian pemerintah, termasuk meminta adanya kabupaten baru untuk menjawab berbagai persoalan selama ini. Demikian dikemukakan Ketua Tim Penggagas Pemekaran Kabupaten Moni, Drs. Isaias Zonggonau, M.Si saat acara tatap muka masyarakat bersama empat orang Anggota DPR Papua dan DPRD Paniai di Kampung Ugidimi, Distrik Bibida, Jumat (6/9) lalu.Isaias menuturkan, selama 40 tahun orang Moni menderita di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penderitaan dialami sejak Kabupaten Paniai pindah ibu kota di Nabire maupun setelah Kabupaten Paniai kembali ke Enarotali tahun 1996.Sebagai anak adat Suku Moni, Isaias Zonggonau menyatakan, penderitaan puluhan tahun itu harus diakhiri. “Sudah 40 tahun orang Moni menderita di atas kampung halamannya. Kini saatnya oran Moni keluar dari belenggu penderitaan, kesengsaraan, ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Solusinya, harus ada pemekaran di wilayah Suku Moni,” ujarnya dengan suara lantang.Kabupaten Paniai didiami oleh dua suku besar: Mee dan Moni. Namun dalam kenyataannya, kata Isaias, masyarakat Moni dikesampingkan dalam berbagai aspek kehidupan. “Kami merasakan selama ini bahwa kami orang Moni dipandang sebagai suku pendatang, padahal kami ini suku asli Paniai,” katanya.Dalam banyak aspek, Isaias Zonggonau melihat orang Moni selama ini hanya jadi penonton setia. “Kami tidak mau hal ini terus berlangsung. Sangat berdosa jika membiarkan masyarakat kami hidup menderita, walau ada kabupaten ini. Kami tidak mau masyarakat Moni terus menderita di atas kekayaan alam yang berlimpah,” tuturnya.Putra keturunan “sonowi” ini mengungkapkan solusi yang digebraknya, bukan tanpa alasan. Hasil kajian ilmiah, menurut Isaias Zonggonau, sudah dilakukan dan terbukti layak dimekarkan sebagai sebuah Daerah Otonom Baru (DOB) dengan ibu kota di Delama, 40 KM dari Distrik Bibida.Diakui, apa yang menjadi syarat-syarat sudah dipenuhi, tinggal aspirasi rakyat dikawal terus agar pihak-pihak terkait menjawabnya dengan hadirnya satu kabupaten di daerah Suku Moni.Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan latar belakang sejarah dan ihwal perjuangan pemekaran Kabupaten Moni demi mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua di era Otonomi Khusus.Anggota DPRP, Hendrik Tomasoa didampingi Harun Agimbau, Ina Kudiyai dan Yosephina Pigai di hadapan ribuan orang yang memadati Lapangan Ugidimi, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi pemekaran tersebut.“Hari ini kami datang ke sini dengan tujuan mau menyerap aspirasi masyarakat Moni, dan untuk menjawabnya tentu ada prosedur sesuai aturan. Yang paling penting, rencana pemekaran harus lahir dari masyarakat, bukan oleh satu dua orang saja. Itu sangat kami dukung,” tutur Hendrik.Jika tahun 2014 tiga legislator dari Paniai ini terpilih kembali, dia berjanji, rencana pemekaran Kabupaten Moini akan perjuangkan lebih serius hingga berhasil.Anggota DPRP juga memberi apresiasi atas pernyataan politik salah satu anggota DPRD Paniai, Denny Gobay yang menyatakan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Kabupaten Moni.“Pernyataan cerdas ini sangat baik dan memang wakil rakyat harus bersikap demikian. Kita akan sama-sama dorong aspirasi ini melalui mekanisme yang ada. Rakyat dan semua pihak mari dukung kami, tanpa dukungan tak mungkin terwujud,” tutur Hendrik Tomasoa.Kepala Suku Moni yang juga Wakil Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, Yosep Zonggonau menuturkan, aspirasi pemekaran kabupaten baru itu murni aspirasi rakyat dua distrik yang selama puluhan tahun sakit hati karena tiadanya perhatian bagi orang Moni.“Ada tujuh fam di daerah Moni, semua sudah sepakat dan mendukung adanya kabupaten baru ini,” ucapnya.Isaias Zonggonau dalam sambutan sempat bertanya, “Apakah ada orang Moni yang jadi tukang sapu di kantor-kantor dinas?.” Ribuan masyarakat yang hadir serentak menjawabnya, “tawao” (tidak ada).Fakta selama ini terkesan dimarginalkan dari sistem pemerintahan, karena mereka menyebut, jangankan jabatan besar, untuk staf saja orang Moni di Pemda Paniai tidak ada. Sebenarnya banyak sarjana, namun selama ini semua memilih mencari pekerjaan di kabupaten lain. Juga pembangunan fisik belum terlihat, seolah daerah Moni (Bibida dan Dumadama) bukan bagian dari wilayah Kabupaten Paniai, bahkan orang Moni dipandang seperti warga pendatang.Ketua Panitia Tatap Muka, Yudas Zonggonau, S.Pd mengatakan, rencana Kabupaten Moni merupakan aspirasi murni masyarakat Bibida dan Dumadama. Aspirasi ini lahir dari suatu pergumulan panjang melihat pengalaman selama puluhan tahun.Jangankan Distrik Dumadama yang jauh di belakang gunung, pesimis bahwa sampai kapanpun tak akan ada pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh orang Moni di sana. “Fakta hari ini di Distrik Bibida yang dekat dengan Madi, ibukota Kabupaten Paniai, tidak ada pembangunan,” kata Yuzo.Karena itu, dia bilang satu solusinya adalah pemekaran kabupaten baru. “Solusi terbaik yang digagas itu telah mendapat dukungan dari masyarakat untuk terus perjuangkan sampai berhasil nanti,” ujarnya. (you)