JAYAPURA – Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH, menekankan sejumlah poin saat memberikan sambutan pada pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Senin (8/11/21/) di Gedung Negara, Jayapura. Pertama, bupati sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten dibutuhkan untuk menjadi tokoh panutan dan teladan bagi masyarakat yang dipimpinanya. Kedua, Gubernur Lukas berharap bupati dan wakil bupati yang baru dilantik tidak ragu berkonsultasi dengan gubernur. Manfaatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

“Hal ini adalah amanat konstitusi. Janganlah bupati dan wakil bupati langsung melakukan komunikasi dengan kementerian, lembaga di pusat tanpa sepengetahuan gubernur,” tegas Gubernur Lukas Enembe. 

Di awal sambutan, Gubernur Lukas mengajak semua pihak untuk bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkenanya. Sehingga ditengah-tengah Covid-19 kita masih dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati dalam suasana keakraban.

Dikatakan Gubernur Lukas Enembe, Mesak Magai pernah menjabat sebagai wakil bupati sehingga dia tahu persis Nabire. Selain itu, kata Gubernur Lukas, Mesak juga sempat menjadi anggota DPR Provinsi Papua dan kini kembali ke Nabire menjadi bupati. 

“Saya rasa Mesak memahami betul Nabire dimana semua suku bangsa ada di sana. Saya percaya Mesak layak untuk jadi bupati di Nabire. Apa yang sudah dicapai ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Dengan keberhasilan ini Mesak layak dan mampu menjalankan pemerintahan di Kabupaten Nabire,” ujarnya. 

Gubernur Lukas berpesan agar Bupati dan Wakil Bupati Nabire bisa menjaga keakraban dengan Forkopimda Kabupaten Nabire. Dirinya meyakini jika Mesak Magai sebagai Bupati Nabrie akan mampu koordinasi dengan mereka untuk melaksanakan tugas sehari-harinya. 

Lebih lanjut disampaikan Gubernur Lukas Enembe, bupati sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten nabire dibutuhkan utuk menjadi contoh, panutan dan teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. 

Saat memberikan harapan, Gubernur Papua sempat menyentil kasus yang sedang dialami Bupati Dogiyai. Gubernur Lukas berpesan, tidak boleh seperti itu karena kita ini tokoh, pimpinan tertinggi, para bupati itu tokoh. 

“Pesan saya untuk Bupati Nabire jangan sampai terjadi seperti yang lalu sempat terjadi cekcok antara bupati dengan wakil bupati. Ada peralatan di kantor keuangan yang rusak, saya tahu persis. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Bupati dan wakil bupati itu satu paket, kerja dengan baik. Jangan ada masalah dalam pemerintahan,” harap gubernur.

Lanjut Gubernur Lukas, UU nomor 2 memberikan kewenangan kepada daerah. Bupati dan wakil bupati diberi tugas oleh negara untuk menjalankan pemerintahan, lebih banyak ke daerah kabupaten sementara pemerintah provinsi tidak ada. 

“Dana transfer dari pusat langsung masuk ke Nabire. Otsus juga begitu, dibagi langsung. Itu permintaan bupati dulu, jadi itu sudah bagus, jadi kamu jangan salah gunakan keuangan. Dana Otsus jangan sampai disalahgunakan. Otsus itu untuk orang Papua, jangan sampai disalahgunakan, dengan uang yang banyak tapi rakyat Papua masih tetap miskin, itu tidak boleh,” paparnya. 

Ditegaskan kembali, bupati dan wakil bupati yang baru dilantik tidak perlu ragu untuk berkonsultasi dengan gubernur. Dengan memanfaatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

“Jangan bupati dan wakil bupati langsung melakukan konsultasi ke kementrian lembaga pusat tanpa sepengetahuan gubernur. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat, yang ada di sini. Jangan ko jadi bupati wakil bupati langsung tembak ke Jakarta, itu yang tidak boleh. Biasanya terjadi seperti itu, bupati atau wakil bupati langsung tembak ke Jakarta tidak melalui provinsi lagi, kita ditinggalkan,” ucapnya. 

Jika ada bupati atau wakil bupati mau ke Jakarta, lanjut Lukas, harus lapor ke gubernur karena kita ini wakil pemerintah pusat. Gubernur adalah kaki tangan presiden Jokowi di Papua. (ros)