NABIRE – Persoalan adanya kekosongan obat di RSUD Nabire pada waktu tertentu yang mengharuskan pasien peserta BPJS Kesehatan membeli obat di luar rumah sakit, sempat menjadi topik bahasan saat sesi tanya jawab saat gathering badan usaha dan sosialisasi terpadu bagi para badan usaha di Kabupaten Nabire, Rabu (16/6/21), di Hotel JDF Nabire. Menjawab pertanyaan itu, Direktur RSUD Nabire, dr. Andreas Pekey, Sp.PD, menegaskan jika pihaknya akan mengganti biaya pembelian obat di luar rumah sakti. 

Dijelaskan Direktur RSUD Nabire, RSUD Nabire membeli obat, reagen, oksigen, makanan dan kebutuhan lainnya untuk merawat pasien maupun pasien yang rawat jalan, dibeli dengan menggunakan anggaran yang didapat dari pembayaran BPJS Kesehatan dan pembayaran langsung dari pasien. Soal pendapatan RSUD Nabire, jelas direktur, pembayaran dari BPJS Kesehatan sebesar 35 persen dan pendapatan dari pembayaran langsung dari pasien sebesar 15 persen.

Dikatakan Direktur RSUD Nabire, dr. Andreas Pekey, Sp.PD, obat yang ada di RSUD Nabire yang dibeli dari hasil pembayaran BPJS Kesehatan dan pembayaran langsung dari pasien, obat itu tidak hanya digunakan untuk pasien BPJS Kesehatan dan pasien yang bayar langsung. Namun obat yang dibeli ini juga dipakai untuk pasien pemegang Kartu Papua Sehat (KPS) yang sebanyak 50 persen yang notabene tidak ada pemasukan. 

“Sekarang kalau mereka (Pasien KPS, red) datang dengan gawat darurat, tidak mungkin kita akan bilang suruh bayar dulu baru bisa dilayani. Siapa yang datang sakit pada saat itu butuh obat, yang ada saya kasih,” kata Direktur RSUD Nabire.

Dirinya menuturkan, pasien KPS yang mendapatkan pelayanan gratis, hingga saat ini tidak ada kejelasan kucuran dananya dari pemerintah provinsi. Jika 50 persen pasien KPS ini menjadi pasien yang bayar langsung saat mendapatkan pelayanan medis, sudah bisa dipastikan RSUD Nabire tidak akan kekurangan obat-obatan. 

“Karena kita harus menanggung juga kebutuhan dari pasien KPS, maka pada kondisi-kondisi tertentu kita akan kekurangan satu atau dua dari sekian banyak jenis obat,” ujarnya. 

Pada titik tertentu pada saat kita kekurangan, khusus untuk peserta BPJS Kesehatan, kita sudah pernah menggelar pertemuan. Kata dia, sudah diambil kebijakan jika RSUD Nabire akan mengganti uang bagi pasien yang membeli obat di luar rumah sakit karena terjadi kekosongan obat.

“Misalnya peserta BPJS Kesehatan berobat, obat tidak ada di RSUD Nabire, kita suruh beli di luar, maka uangnya kita akan ganti. Tapi gantinya kapan kita sesuaikan dengan pendapatan rumah sakit. Kita layani Januari, uang baru masuk bulan Maret. Bapak ibu beli obat di Januari, tapi uangnya belum masuk, baru akan masuk pada bulan Maret,” ujarnya. 

Ditegaskan, sumah sakit akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk membelii obat dan lain-lain di luar pada saat kondisi kosong di rumah sakit. Hal ini, katanya, sudah sejak tahun lalu dilakukan. 

“Peserta BPJS Kesehatan bayar iuran berobat tapi kalau akhirnya beli obat di luar dengan ongkos yang mahal kan kurang baik. Tapi kita harus paham kenapa hal itu terjadi karena ada kesenjangan tadi. Kalau di Jawa tidak ada yang namanya KPS, tapi di sini ada KPS,” tuturnya. (ros)