NABIRE - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, melakukan kunjungan kerja ke kawasan SP1 Bumi Raya, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Senin (27/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 terkait percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua.

Langkah ini merupakan bentuk nyata pengawasan legislatif terhadap proyek strategis nasional di daerah. Roberth menekankan optimalisasi sistem irigasi di Nabire sangat krusial untuk mendukung agenda swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, mengingat potensi lahan pertanian di wilayah ini yang sangat menjanjikan.

Dalam peninjauan tersebut, Roberth tidak hanya melihat kondisi fisik infrastruktur irigasi, tetapi juga membuka ruang dialog dengan masyarakat setempat. Rombongan politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menyerap berbagai aspirasi langsung dari para petani yang menjadi ujung tombak produksi pangan di Nabire.

Para petani menyampaikan beberapa keluhan mendesak, di antaranya adalah kebutuhan akan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, warga juga memohon agar pemerintah segera melakukan normalisasi Kali Lagari yang selama ini kerap meluap dan mengikis lahan pertanian produktif milik warga.

Menanggapi hal tersebut, Roberth Rouw menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat. Ia menyatakan kehadirannya di parlemen merupakan mandat dari partai dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata. Menurutnya, partai politik tidak boleh hanya hadir setiap lima tahun sekali, melainkan harus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami ini adalah petugas yang ditugaskan partai untuk melayani rakyat. Partai NasDem memiliki cita-cita gerakan perubahan atau restorasi, di mana kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang kami kawal di DPR,” tegas Roberth di hadapan warga.

Meskipun secara administratif ia terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Roberth menyatakan tanggung jawabnya mencakup seluruh tanah Papua. 

Ia memandang enam provinsi di Papua berada di bawah satu payung hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), sehingga pembangunan infrastruktur di Papua Tengah juga menjadi perhatian seriusnya.

Robert memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden atas program Inpres Jalan Daerah dan Inpres Irigasi yang sangat berpihak pada rakyat. Ia mendorong agar fokus ketahanan pangan tidak hanya berpusat di wilayah Papua Selatan, tetapi juga harus merata ke Papua Tengah dan Papua Pegunungan agar seluruh masyarakat Papua bisa mandiri secara pangan.

Secara khusus, Roberth memuji keberhasilan kelompok tani P3A yang dikelola oleh anak-anak muda asli Papua, termasuk para sarjana yang tidak gengsi turun ke sawah. Ia mencontohkan pola keberhasilan di wilayah lain di mana kelompok tani mengelola sendiri anggaran pembangunan irigasi dengan penuh rasa memiliki, sehingga kualitas pekerjaan tetap terjaga.

Menutup kunjungannya, Roberth Rouw berjanji akan membawa seluruh aspirasi petani Nabire ke rapat kerja bersama kementerian terkait. Ia berharap seluruh program pemerintah yang turun ke daerah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat dari hulu hingga hilir, guna menciptakan kesejahteraan yang merata di tanah Papua. (amd)