NABIRE – Rapat Kordinasi (Rakor) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire bersama Tim Anggaran Eksekutif yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Selasa (20/4) sore, ricuh. Rakor yang dipimpin Wakil Ketua II, Mohammad Iskandar didampingi Wakil Ketua I, Robert Evans Ibo dan Tim Anggaran dari eksekutif dipimpin Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton Tony Mote terpaksa dihentikan karena ricuhnya anggota dewan.

Tim Anggaran Eksekutif Awal, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam rapat koordinasi menjelaskan posisi anggaran Kabupaten Nabire yang berasal dari Dana Alokai Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Berdasarkan petunjuk pengelolaan keuangan yang diamanatkan melalui peraturan dari Kementerian Keuangan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DAU untuk Kabupaten Nabire sebesar Rp. 161 milyar. Setelah dibagi menurut peraturan tersebut, Nabire masih kekurangan dana (devisit). Sementara, hasil sengketa Pilkada Nabire, MK memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Nabire.

Oleh karena itu, Eksekutif mengajak Legislatif untuk mencari solusi bersama agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire dan penanganan Covid-19 yang mendesak di daerah ini.

Anggota DPRD, Sambena Inggerahi menolak untuk pemerintah meminjam uang di Bank Papua. Karena, pinjaman pertama saja belum lunas dan kita masih membayar bunga bank.

Menurut Sambena Inggeruhi, sebaiknya sebagian dana APBD diperuntukan untuk membantu masyarakat di bidang perekonomian. Karena, masyarakat di daerah ini sedang lapar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat untuk menghidupkan perekonomian di daerah sehingga rakyat tidak lapar. Selama masyarakat lapar, pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman di bank.

Pendapat Sambena ini didukung anggota dewan, Yulianus Uwiya. Bahkan dengan tegas, Yulianus Uwiya menolak untuk pemerintah meminjam uang di Bank Papua. Penolakannya disertai dengan pukul meja di depannya.

Sementara itu, anggota DPRD, Salmon Pigay juga menolak untuk pemerintah meminjam dana ke bank. Menyangkut dana penanggulangan Covid-19, Pigay menilai selama ini mengelola dana yang tidak sedikit tetapi hasilnya belum ada kemajuan. Pigay juga menyentil tarif rapid antigen untuk calon penumpang ke Jayapura lewat kapal lebih mahal dari tarif angkutan kapal Pelni.

Oleh sebab itu, menurut Pigay, untuk kebutuhan dana pelaksanaan PSU, pemerintah mengakali dengan dana lain, tidak harus pinjam ke bank. Karena, pinjaman lalu masih belum lunas ditambah dengan pinjaman baru, hanya membebani bupati hasil PSU. Apalagi bupati baru hanya 3 tahun. 

Salmon menanggapi tawaran pemerintah dengan nada emosi sampai akhirnya pukul meja dan membalikan mejanya. Aksi balik meja Salmon disambut Yulis Uwiya yang sebelumnya sudah panas. Tak hanya balik meja, tendang tembok dan mejapun terjadi. Suasana rapat koordinasi ricuh, sekalipun beberapa anggota dewan lainnya berusaha mengamankan situasi.

Akibat ricuhnya suasana ricuh, anggota meminta pimpinan rapat menghentikan rapat. Wakil Ketua II, Mohammad Iskandar yang memimpin rakor menutup rapat tersebut. (ans)