NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Kamis (12/06/2025) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Alam dan Konflik Sosial, bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka Nabire.

Rakor dibuka secara resmi Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Papua Tengah ini diharapkan ada kerja sama, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemprov dalam penanganan bencana alam dan konflik sosial di Papua Tengah. Rakor berlangsung sekitar 2 jam itu, menghadirkan berbagai unsur penting, termasuk Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, S.T.,M.T., Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Victor Fun, S.Sos., M.Si., dinas teknis serta perwakilan tim penanganan bencana dan konflik sosial dari berbagai kabupaten, diantara Kabupaten Puncak, Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.

Dalam wawancaranya, Silwanus Sumule menyampaikan, Pemprov Papua Tengah telah memiliki dan membentuk Pusat Krisis yang nantinya akan ditetapkan melalui keputusan gubernur. Pusat krisis ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai persoalan, baik yang terkait konflik sosial, maupun gangguan ketertiban dan keamanan.

Gubernur memastikan bahwa ketika hal itu terjadi, negara harus hadir. Kami adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan wajib hadir di tengah masyarakat. Salah kalau kita tidak hadir, tegasnya.

Dr. Sumule juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, tokoh agama dan tokoh adat dalam menangani situasi krisis di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Kata kuncinya adalah kebersamaan. Semua pihak harus hadir. Ini masyarakat kita. Siapa yang menolong kalau bukan kita sendiri? Kita tetap berdoa. Saya percaya kuasa Tuhan akan berlaku, sehingga masyarakat bisa segera kembali ke rumah dan melanjutkan kehidupan dengan aman, ujarnya.

Rapat ini juga menjadi ajang untuk menyusun langkah-langkah konkret ke depan, termasuk perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. 

Penjabat Sekda Papua Tengah mengapresiasi hadirnya perwakilan dari Kabupaten Intan Jaya dan Puncak. Sementara itu, Kabupaten Puncak Jaya belum dapat hadir karena masih dalam persiapan kegiatan pekan depan, yakni pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya.

Percayalah, komunikasi tetap kita bangun. Kami mengundang semua kabupaten, termasuk Puncak Jaya. Prinsipnya jelas, negara harus hadir, tutupnya.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari inisiatif Gubernur Papua Tengah, sebagai upaya memperkuat sistem kesiapsiagaan dan penanganan bencana serta konflik sosial di wilayah provinsi baru tersebut.(wan)