Puluhan CPNS Datangi Kantor BKPSDM Papua Tengah
NABIRE - Sekitar 30 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Provinsi Papua Tengah, untuk menanyakan perihal hasil pengumuman CPNS yang sampai pada hari Senin (20/01/2025) belum juga keluar hasilnya.

NABIRE - Sekitar 30 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Provinsi Papua Tengah, untuk menanyakan perihal hasil pengumuman CPNS yang sampai pada hari Senin (20/01/2025) belum juga keluar hasilnya.
Sekretaris BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Yudi Herianto, ketika menyampaikan poin-poin perihal keterlambatan pengumuman hasil CPNS ini, dirinya menjawab di kantor BKPSDM, Senin (20/01/2024). Hari ini sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat, dan apa yang menjadi permintaan DPR sebagai mitra pemerintah, BKPSDM dengarkan secara baik. 20 Desember 2024 lalu ada permintaan DPR Papua Tengah, untuk melakukan sharing/audiens bersama DPR.
“BKPSDM pada prinsipnya dan atas nama pemerintah daerah, sudah menyampaikan poin-poin apa saja yang menjadikan kebijakan dari pusat dan daerah, termasuk tahapan ataupun seleksi dan aspirasi-aspirasi yang masuk. Seperti kemarin maunya Kode R mereka juga untuk ikut ujian dan itu sudah kami sampaikan ke DPR,” ujarnya.
Hari Selasa (21/01/2025) akan ada evaluasi kinerja gubernur di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Rabu (22/01/2025) akan ada tatap muka bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan, termasuk penundaan penyampaian hasil.
Dirinya juga menegaskan, jadi bukan dibatalkan tetapi ditunda dan penundaan ini menunggu hasil audiens dengan Kemenpan.
Calon CPNS Papua Tengah, Marthen Yeimo, dalam aspirasinya menyampaikan, untuk yang kode R ini mau dikemanakan dan tidak usah diberi janji-janji. “Kita butuh yang pasti-pasti, jika memang tidak lolos katakan tidak lolos. Jangan DPR intervensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) punya pekerjaan dan ini yang tidak boleh. Harus profesional, sekedar memberi masukan untuk jangan offline kedepannya kalau bisa online juga,” katanya.

“Kita tidak usah tergantung pada DPR, nanti akan bagaimana daerah ini,” ujarnya.
Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM, Elisabeth Pekei, menjawab pertemuannya bersama dengan calon CPNS. Untuk offline maupun online, offline ada manfaatnya dan ada kekurangan, online sama halnya demikian dan itu bisa dipelajari dengan baik offline dan online.
“Kalau online kerjanya jujur, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan sampaikan kepada teman-teman, dan juga kalau online tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan tidak bisa dirubah oleh siapapun,” imbuhnya.
Sekretaris BKPSDM Papua Tengah, Yudi Herianto menambahkan, pada prinsipnya bahwa, bapak-ibu yang telah mengikuti proses awal sampai terakhir itu tidak bicara mengganggu itu, yang sudah dilakukan proses seleksi dengan baik itu tidak ada campur tangan dalam hal ini.
“Khusus yang kode R itu untuk aspirasi berikutnya, seandainya ada kebijakan tapi bukan mengganggu hasil yang kemarin, jadi tidak ada kaitannya dan kita harus lihat situasinya,” ungkapnya.(edi)
Bagikan artikel ini



