NABIRE - Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menyoroti pentingnya memastikan akses gizi dan makanan yang aman, berkelanjutan serta membangun sistem pangan yang tangguh untuk masa depan Kabupaten Nabire. 

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam sebuah acara di lapangan Kodim 1705/Nabire, pada hari Kamis (16/10/2025).

Menurut Burhanuddin, sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif harus mampu menghasilkan pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan atau sumber daya alam. 

Ia menegaskan bahwa sistem seperti ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari produsen hingga konsumen, sembari menjunjung tinggi keadilan sosial dan ekonomi.

Kabupaten Nabire, yang terbentang dari 15 distrik dengan karakteristik geografis pesisir hingga pegunungan, memiliki pola konsumsi yang sangat beragam. 

Masyarakat di daerah pegunungan masih mengandalkan umbi-umbian sebagai makanan pokok, sementara wilayah pesisir dan kepulauan dominan mengkonsumsi sagu. Berbeda halnya dengan wilayah perkotaan dan sekitarnya yang memiliki aksesibilitas tinggi, di mana beras menjadi pilihan utama.

Kendati demikian, Wabup Nabire mengungkapkan bahwa permasalahan pangan dan gizi yang umum dihadapi, terutama di daerah pegunungan, pesisir dan kelompok berpenghasilan rendah, adalah pola konsumsi yang kurang bervariasi. Pola ini seringkali belum mempertimbangkan aspek kualitas dan keseimbangan gizi yang memadai.

Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan hasil analisis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire mengenai Pola Pangan Harapan (PPH). Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan PPH dari 82,1 persen di tahun 2023 menjadi 78,0 persen di tahun 2024.

Penurunan ini juga berimbas pada angka Angka Kecukupan Energi (AKE) yang hanya mencapai 1.853 kilokalori per kapita (kkal/kapita). "Nilai ini pun masih jauh dari yang disarankan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019, yaitu sebesar 2.100 kkal/kapita," tegasnya.

Burhanuddin menjelaskan, kondisi yang tidak ideal ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi pangan sumber karbohidrat, khususnya beras. Fenomena ini memicu ketidakseimbangan gizi dalam pola makan harian.

Di sisi lain, Wabup juga menyoroti ironi yang terjadi, di mana potensi ketersediaan pangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dinilai sangat besar. Namun, kenyataannya daerah ini masih harus mendatangkan bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, susu dan beberapa jenis pangan lainnya dalam jumlah yang signifikan dan fluktuatif.(sam)