NABIRE – Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP, MM, menekankan terkait pemeriksaan BPK RI saat apel gabungan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Senin (25/9/23) kemarin. Hingga dua hari kemarin, masih ada beberapa OPD yang belum menyerahkan dokumen yang diminta oleh tim dari BKP RI.

Dirinya mengatakan, seperti biasa satu minggu pertama tim dari pemeriksa itu akan mengambil dokumen di keuangan dan juga di OPD–OPD tertentu. Minggu kedua akan dipanggil untuk mengklarifikasi terkait hal–hal yang sudah dilakukan. Minggu ketiga biasa turun lapangan, dan minggu keempat rekomendasi atau pembuatan tanggapan atas temuan. 

“Jadi proses ini mari kita semua sama–sama laksanakan. Hati–hati ketika dipanggil dan tidak bisa mengklarifikasi atau tidak hadir bisa–bisa rekomendasinya langsung tanpa meminta tanggapan dari OPD, untuk pelaksana–pelaksana kegiatan. Jadi semua harus berjalan sama–sama, tidak ada yang ditinggalkan. Jangan sampai hasil LHP sudah keluar dan tim sudah pulang baru ada yang protes–protes,” ujarnya.

Pj. Sekda Anwar Damanik juga menambahkan terkait isu–isu yang beredar di media terkait ada pergantian Pj. Bapati Punjak Jaya. Kata dia, kita mengikuti proses, tidak perlu kita di Provinsi Papua Tengah membuat isu–isu baru. 

“Kita mengikuti proses yang ada dan kita ini akan mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri, ketika itu sudah tiba di tangan kita, kita akan melaksanakan proses selanjutnya,” ujarnya. (rob)