Pj Gubernur Pastikan Januari 2025 Kantor Gubernur, DPR dan MRP Papua Tengah Mulai Dibangun
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan koordinasi terkait pembahasan rencana pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Provinsi Papua Tengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, pada Senin (30/09/2024), di Jakarta. Rapat koordinasi pembahasan rencana pembangunan kantor-kantor tersebut.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan koordinasi terkait pembahasan rencana pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Provinsi Papua Tengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, pada Senin (30/09/2024), di Jakarta. Rapat koordinasi pembahasan rencana pembangunan kantor-kantor tersebut.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,M.M di kesempatan itu mengatakan, dari penjelasan tim teknis pembangunan pekerjaan tiga kantor oleh Kementrian PUPR diperkirakan akan dimulai awal bulan Januari 2025 dan rencana pembangunan tersebut bersamaan dengan pembangunan sejumlah kantor pemerintahan lainnya.
"Rencana pembangunan kantor gubernur, DPR dan MRP itu lelang proyeknya dimulai November tahun 2025 hingga Januari 2025. Sehingga nanti pekerjaan besar ini sudah mulai dikerjakan awal tahun depan," ujarnya.
Menurut Ribka Haluk, sesuai dengan perencanaan awal, pembangunan kantor gubernur, kantor DPRP dan kantor MRP Provinsi Papua Tengah akan tetap merunjuk pada masterplan yang telah dibuat, namun masih terus dikaji dari aspek kontruksi, desain serta model bangunan.
"Khusus untuk di Papua Tengah, kita sudah punya masterplan dan sanitasi sudah lengkap termasuk Amdalnya. Dan tim dari Kementrian mengakui pembangunan pusat perkantoran yang kita rencanakan sangat unik, sehingga dibutuhkan tim teknis yang handal," katnya.
Pj Gubernur Ribka Haluk mengaku, pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah sendiri dinilai oleh Kementerian PUPR RI bakal menjadi contoh berskala nasional bagi wilayah-wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Hal itu, lanjutnya, didampingi tim ahli dan arsitektur serta konsultan IKN, menurut mereka desain yang kita buat ini sangat unik sehingga perlu ada tim pendamping khusus untuk melaksanakan pembangunan, dan luar biasanya menjadi salah satu percontohan pembangunan di daerah otonomi khusus.
"Kami juga mengucapkan terimakasih, karena desain yang kita buat dapat diterima oleh Kementerian PUPR RI, sehingga ini membuat kita senang, karena perkantoran yang kita rencanakan ini memiliki ciri khas di Bumi Cenderawasih," pungkasnya.(rob/hum pemprov)
Bagikan artikel ini



