NABIRE - Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM. Senin (13/01/25) melantik Yonathan Demme Talingditin, SH., MM sebagai Penjabat Bupati Mimika.

Dikatakan Pj Gubernur Papua Tengah saat pelantikan, pemberhentian dan pengangkatan penjabat bupati merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan yang secara umum sering dilakukan dan alami sebagai birokrat tulen. Sebagai birokrat harus siap melaksanakan tugas secara profesional dalam kondisi apapun. Termasuk adanya mutasi jabatan kepemimpinan di daerah.

Ada sejumlah pesan yang disampaikan Pj Gubernur Anwar Damanik saat pelantikan. Pertama, pasca pelaksanaan Pilkada Serentak terdapat gugatan dari Pasangan Calon ke Mahkamah Konstitusi. Secara khusus di Mimika pada tanggal 13 Januari 2025 akan dilaksanakan sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi.

“Kita tunggu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi, apakah pemenang Pilkada tetap dilantik atau Pemungutan Suara Ulang (PSU),” tuturnya.

Terkait hal ini, kata dia, Pj bupati yang baru harus mempersiapkan dukungan untuk penyelenggaraan pelantikan atau PSU. Apabila PSU, maka perlu berkoordinasi dengan penyelenggara dan pihak TNI-POLRI untuk pengamanannya.

Kedua, angka inflasi di Mimika masih sangat tinggi yakni mencapai 3,99 imbas dari adanya Virus African Swine Fever (ASF) yang menyebabkan banyaknya ternak babi mati.

“Besar harapan saya agar Pj bupati yang baru dapat melakukan langkah dan upaya intervensi pasar serta dapat mendatangkan komoditi yang tidak ada menjadi tersedia di Timika,” harapnya.

Ketiga, Pj Gubernur Anwar berharap agar Pj bupati dapat sampaikan kepada seluruh ASN bahwa pergantian pejabat birokrat merupakan hal yang biasa dalam organisasi pemerintahan. Pergantian ini bukan merupakan hasil politik, tetapi perintah pimpinan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. ASN harus tetap melaksanakan tugas secara netral dan profesional. Mimika dengan ruang fiskal yang besar harus mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat, agar mampu mengatasi daerah sekitarnya.

Keempat, Pj Gubernur Anwar Damanik juga menyampaikan terkait hasil evaluasi APBD Mimika. Ada sejumlah penekanan, diantaranya, mandatory spending anggaran pendidikan belum memenuhi sekurang-kurangnya 20%, Adanya inkonsistensi antara RKUD, KUA/PPAS dan RAPBD. Masih terdapat uraian belanja yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran (output).

“Kami sangat bersyukur karena acara pelantikan penjabat Bupati Mimika langsung dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas (DEWAS) dan Sekjen KPK. Sehingga perlu kita dengar bersama nantinya arahan umum tentang edukasi pencegahan KKN bagi masyarakat,” ujarnya.

Pj Gubernur Anwar menyampaikan ucapan selamat dan mengajak untuk melanjutkan program yang sudah baik dan tingkatkan program-rogram yang dipandang belum maksimal.

“Saya berharap agar seluruh masyarakat Mimika dapat ikut bahu membahu dengan penjabat bupati yang baru untuk membangun Mimika lebih baik,” harapnya. (rob/hum pemrov)