NABIRE - Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton Tony Mote meminta penunjukan 4 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD tidak dipolitisir. Pasalnya penunjukan itu dilakukan semata-mata mengisi kekosongan jabatan agar semua program bisa berjalan dengan maksimal.

Penegasan ini disampaikan Anton saat menyerahkan surat perintah pelaksana tugas kepada Plt. kepala OPD yang ditunjuk yakni, Norbertus Mote, SE, M.Si, Piter Erari, SE, M.Si, Maikel Danomira, SSTP dan DrH. Riselend F. Ririhena di Aula Rapat Setda Nabire, Selasa (04/05/21).

“Saya tegaskan penunjukan pengisian kekosongan jabatan ini tidak ada unsur politik, sehingga saya minta jangan dipolitisir,” tandas Anton.

Dikatakan Anton, empat pejabat esolon II tersebut disamping menjalankan tugasnya mereka juga melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas kepala dinas di OPD sesuai surat perintah.

“Tidak ada unsur politik, mereka semua adalah pejabat lama tidak ada saya bawa dari Jayapura ataupun dari kabupaten lain. Saya berikan kepercayaan untuk menjalankan tugas kepada mereka juga adalah putra-putra terbaik di Nabire,” tutur Anton.

Anton mengatakan, program harus jalan sebab OPD terkait menjadi peran penting untuk penanganan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga penanganan pasien Covid-19 dan vaksinasi Covid-19. Sehingga dipandang penting untuk melakukan penunjukan sementara kepada pejabat eselon II sederajat atau lebih tinggi untuk memegang sementara di dinas-dinas yang terkait.

Sebab, kata Anton, dinas-dinas ini mempunyai peran penting di dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 dimana masalah peningkatan ekonomi dan penanganan Covid-19.

“Seperti tadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Perempauan dan Anak ini menjadi dinas yang akan berperan bagaimana meningkatkan ekonomi meningkatkan ketahanan pangan keluarga makan minum daya gizi pada keluarga. Dinas Kesehatan adalah bapak dari kesehatan baik itu rumah sakit maupun Puskesmas yang lain, jadi ini harus digerakkan sehingga fokus anggaran pun kami akan mengarahkan ke sana. Ini juga akan menjadi suatu program prioritas yang juga pada dinas pekerjaan umum,” kata Anton.

Ia berharap, kepada eselon III (Kepala-Kepala Bidang) eselon IV (Kepala-Kepala Seksi) harus bekerja sama, bersinergi serta saling bergandengan tangan mendukung pimpinan OPD-OPD tersebut dalam iplementasikan program layanan kepada masyarakat.

Anton juga meminta kepada khalayak umum untuk tidak berasumsi miring (politik) kepentingan lantaran jelang Pilkada.  Karena penjukkan ini dilakukan semata-mata untuk menjalankan program agar layanan itu menyentuh masyarakat.

“Disini tidak ada kepentingan politik, karena pergantian yang ada adalah ditunjuk kepada ASN yang kepangkatannya memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sementara agar secara mandiri menjalankan program-program untuk layani masyarakat,” imbuhnya.

Anton menuturkan, usai mengantongi izin prinsip dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan dari Komisi ASN akan dilakukan pelantikan kepala OPD yang devinitif. Namun harus dilalui sesuai dengan aturan dan mekanis baku yang berlaku.

“Sambil kita menyiapkan pejabat devinitif sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku jadi semua proses ini kami akan ajukan ke kementerian untuk mendapat persetujuan sehingga secara legalitas dan devinitif kita akan melakukan pelantikan itu pun tetap melalui izin dan rekomendasi dari kementerian dan komisi ASN,” pungkasnya.

Untuk diketahui Piter Erari, SE, M.Si jabatannya sebagai Asisten III Setda Nabire ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Norbertus Mote, SE, M.Si jabatanya sebagai Kepala Dinas PMK ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Maikel Danomira, SSTP jabatannya sebagai Kepala Bappeda ditunjuk sebagai Plt. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara DrH. Riselend F. Ririhena jabatannya sebagai Kepala Dinas Perternakan dan Perkebunan ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan.

Ketika penyerahan tugas sebagai Plt. turut disaksikan oleh seluruh staf ASN di lingkungan OPD masing-masing. Acarapun berjalan aman, kondusif tanpa adanya ganguan.  (eby)