NABIRE - Pilkada di Provinsi Papua Tengah penuh tantangan. Diantaranya, masalah geografis, akses yang terbatas dan transportasi, pengiriman logistik, cuaca ekstrem, pegunungan, sosial politik dan keberagaman etnik. Selain itu, di Provinsi Papua Tengah ada 6 kabupaten yang masih memakai sistem noken, dan ini yang menjadi khas dalam Pemilu. Demikian seperti dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Mochammad Afifuddin, saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dalam mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua Tengah, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/10/2025).

"Selama masa pemilihan kepemimpinan, maka posisi KPU dan Bawaslu menjadi penting serta dukungan dari TNI-Polri, Pemerintah Daerah (Pemda), dalam konteks Pemilu ini sangat berperan aktif dalam pemilihan umum 2024 lalu," kata Mochammad.

Ia menceritakan perihal Pilkada di Papua mengenai logistik, dan beberapa hal banyak yang kurang. Tetapi tidak mengurangi Pilkada secara serentak. Tahap-tahap krusial yaitu disaat di tingkat distrik, kedepan harus lebih baik dan desain Pilkada untuk kedepan akan seperti apa.

"Pihak penyelenggara harus mentaati aturan, karena kalau tidak kita yang repot sendiri," jelasnya.

Ia menjelaskan, KPU ingin mempercepat hasil yang ada. Tetapi kendala jaringan yang menghambat proses untuk mempercepat hasil Pemilu dan Pilkada.

"Secara politik, pentingnya koordinasi forum-forum seperti ini sangat penting agar mengurangi kesalahpahaman, MRP, tokoh agama, tokoh adat, KPU, Bawaslu, TNI Polri dan turunannya seperti Kesbangpol," ujarnya. (edi)