Petrus Agapa: Demo Boleh, Tapi Harus Tau Aturan dan Jalan
NABIRE – Menanggapi aksi warga Deiyai di Kantor KPU, yang menuntut beberapa hal terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (P
Bagikan
NABIRE – Menanggapi aksi warga Deiyai di Kantor KPU, yang menuntut beberapa hal terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 oleh warga Deiyai yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Alam dan Rakyat Deiyai (SPARD), Petrus Agapa selaku anak daerah memberikan tanggapannya. Kepada awak media ini, Selasa (23/1) siang kemarin, Petrus Agapa yang akrab dipanggil pak Agapa saja ini, menegaskan unjuk rasa (aksi demo) warga tersebut boleh-boleh saja, tapi harus tau aturan dan jalan ataupun persoalan sebenarnya. Diluar itu, mantan atau biasa dipanggil pak guru ini, menekankan jangan sampai warga Deiyai jadi atau mau dijadikan korban atas kepentingan oknum atau pihak/kelompok tentunya yang tidak jelas keinginannya dan motif dibalik politik yang tidak jelas. “Deiyai ini saya diibaratkan sekarang ini orang buta pimpin orang buta, sehingga kini Deiyai tersendat pembangunannya. Kesejahteraan masyarakat juga belum nampak, ini yang kami peduli dengan kami pun kampung halaman. Jadi itu salah kalau orang demo apalagi sampai digoncengi kepentingan,” ucapnya. Deiyai ini tidak susah kok, imbuhnya, ada sekitar 36 marga. Kalau mereka semua diberi kesempatan pasti akan jalan bagi kegiatan pemerintahan daerah. “Kita bangun daerah ini gampang, tinggal bagaimana kita merangkul semua yang ada untuk dilibatkan dalam pembangunan. Mengingat sejarah kita adalah kabupaten tertua yang telah melahirkan mantan-mantan lurah, kadistrik ataupun pejabat yang pintar dan dapat dihandalkan, tidak hanya oknum-oknum tertentu saja yang menikmati,” tegasnya. Menyangkut sejarah, Agapa menambahkan, Deiyai dan Paniai, dulu masa Pemerintahan Belanda ada istilah sebagai wilayah atau ibukota Onderafdeling (setingkat kawedanan). Onderafdeling Paniai itu wilayahnya sampai ke PNG dan juga onderafdeling Deiyai, Waghete (Tigi) itu dulu wilayahnya sampai juga di Napan/Yaur sini. Sekarang mengapa atau kita meski ribut-ribut, dulu semestinya kita dapat dulu kabupaten, Paniai dan Deiyai sebelum pemekaran-pemekaran di Papua. “Sebagai induk atau mama kabupaten lama, kita harus bangkit dan mandiri membangun kedepan. Kita tidak perlu ribut-ribut, siapa yang terpilih semua anak Deiyai memiliki hak politik dan kiranya dapat membangun Deiyai kedepan lebih baik lagi dari sekarang guna mengejar ketertinggalan selama ini,” harapnya.(wan)
Bagikan artikel ini



