JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk pertama kalinya berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian bersejarah tersebut disampaikan Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., SH., MH., saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Rabu (17/6/2026), di Jayapura.

Dalam sambutannya, Bupati Aner Maisini mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih pemerintah daerah yang dipimpinnya. Menurutnya, opini WTP yang diperoleh untuk pertama kalinya menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola pemerintahan Kabupaten Intan Jaya.

“Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk pertama kalinya memperoleh Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Atas capaian ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah atas pembinaan, masukan, koreksi, dan pendampingan yang telah diberikan selama ini,” ujar Bupati Aner.

Ia menjelaskan, selama hampir 11 tahun Kabupaten Intan Jaya berada pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Aner, status WDP yang selama ini diterima tidak dijadikan sebagai hambatan, melainkan sebagai motivasi untuk melakukan perubahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berbagai langkah strategis pun dilakukan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sepanjang beberapa tahun terakhir, khususnya pada Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan keuangan.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan penertiban aset melalui inventarisasi dan rekonsiliasi aset, memperkuat tertib administrasi keuangan, meningkatkan disiplin penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Langkah lainnya meliputi pengendalian kas bendahara secara ketat, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, penempatan ASN berdasarkan kompetensi, penguatan kepemimpinan yang berintegritas, hingga mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.

“Seluruh upaya tersebut kami lakukan dengan satu tujuan besar, yaitu mengubah budaya kerja birokrasi menjadi lebih profesional, lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Bupati Aner menilai capaian opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen melakukan perbaikan di berbagai sektor. Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang semakin baik di masa mendatang.

Dengan raihan opini WTP ini, Kabupaten Intan Jaya mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan menunjukkan komitmen kuat menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (ppn)