NABIRE - Wakil Bupati (Wabup) Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi armada pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal tersebut disampaikannya usai melakukan kunjungan dan koordinasi langsung dengan pihak Pertamina agar operasional kebersihan kota tidak terhambat.

“Kemarin kami koordinasi dengan Pertamina supaya untuk DLH kuota BBM tidak boleh dibatasi,” ujar Burhanuddin saat ditemui awak media di Kantor Inspektorat, Rabu (5/8/2026).

Langkah tegas ini diambil setelah dirinya melihat langsung kondisi di lapangan dan berdiskusi dengan pihak DLH mengenai tantangan harian petugas kebersihan. Ia menjelaskan, 12 armada truk sampah yang dimiliki DLH setiap harinya harus menghabiskan waktu untuk mengantri BBM demi bisa melayani masyarakat.

Burhanuddin juga mengapresiasi dedikasi tinggi para petugas kebersihan yang tetap bekerja tanpa mengenal hari libur demi menjaga keindahan dan kesehatan kota. 

Menurutnya, masalah sampah di Nabire sangat krusial karena volume sampah yang datang begitu cepat memenuhi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) setiap hari.

“Sampai di Nabire, jangankan satu-dua malam, pagi sampai sore sudah numpuk. Sehingga kalau daerah tidak kerja satu hari, sampah sudah numpuk luar biasa. Sampai-sampai mereka tidak libur ketika hari Sabtu dan Minggu karena tetap melayani bagaimana sampah bisa bersih di masing-masing TPS,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, wakil bupati juga memberikan imbauan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk disiplin dan bekerja sama. Ia mengingatkan agar setiap kantor segera memperindah lingkungan kantor dan mematuhi edaran bupati, terutama dalam menyambut momen perayaan kemerdekaan.

Burhanuddin mengingatkan batas waktu pemasangan atribut kemerdekaan sesuai dengan instruksi pusat agar segera direalisasikan oleh seluruh instansi pemerintah. “Mari, hari ini sudah tanggal 5. Kita sudah melewati 5 hari. Sedangkan mendasari Instruksi Presiden melalui Kemendagri, itu tanggal 1 sampai 31 Agustus, bendera, umbul-umbul dan atribut itu sudah terpasang dengan baik,” pungkasnya. (sam)