NABIRE – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kabupaten Intan Jaya se-Indonesia (GMII) dibawa koordinasi ketuanya, Agustinus Ugipa, Senin (6/8), gelar audiensi dengan pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Sekitar pukul 15.00 WIT, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, didampingi Kepala BPKAD Intan Jaya, Kepala Bagian Kesra, dan perwakilan dari Komisi B DPRD Intan Jaya, bertemu dengan para mahasiswa di kantor perwakilan BPKAD Intan Jaya di Siriwini.Selain penyampaian aspirasi secara lisan, perwakilan dari mahasiswa juga menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 12 poin kepada Bupati Intan Jaya.Kepada media ini, koordinator aksi, Agustinus Ugipa, mengapresiasi Bupati Intan Jaya yang bisa memberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan mahasiswa. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi Bupati Intan Jaya karena dinilai telah memberikan jawaban yang tepat bagi para mahasiswa. Kata Agustinus Ugipa, terkait dengan aspirasi mahasiswa ini, pemerintah Kabupaten Intan Jaya akan memperjuangkannya pada APBD Perubahan yang kemungkinan akan dilaksanakan setelah perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2018 mendatang.  Terkait dengan rencana ini, bupati juga meminta kepada setiap ketua ikatan mengumpulkan data base mahasiswa asal Intan Jaya se-Indonesia. “Dengan jawaban itu, saya ingatkan agar Kabag Kesra bisa mengamankan dana pendidikan yang akan dibahas dalam APBD Perubahan. Jika nantinya digelapkan, kami akan tuntut kembali secara tindakan fisik. Tetapi kalau nanti janji itu ditepati, kami para mahasiswa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Intan Jaya,” ujarnya saat bertandang ke redaksi, Senin sore kemarin.Selain mengaspirasikan soal dana pendidikan, lanjut Agustinus Ugipa, pihaknya juga menyampaikan saran kepada Pemkab Intan Jaya dalam hal ini bupati dan seluruh OPD di Intan Jaya. Pihaknya meminta agar kantor-kantor yang sementara ada kontrak di Nabire, setelah perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2018 mendatang, harus dikembalikan  ke Intan Jaya. Apabila perkantoran Pemkab Intan Jaya masih ada di Nabire, kata dia, pihak mahasiswa tegaskan lagi akan turun aksi.Pada kesempatan itu, dirinya juga mengapresiasi kepada Kepala BPKAD dan Kabag Kesra Intan Jaya yang sudah bisa berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga Bupati Intan Jaya bisa bertemu dengan para mahasiswa.“Pemda Intan Jaya ini setelah kami mahasiswa aksi baru ada reaksi, itu sejarah Kabupaten Intan Jaya dari dulu sampai saat ini,” tambahnya.Lebih lanjut dikatakan Agustinus Ugipa, dirinya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari anggota DPRD Intan Jaya. Pewakilan dari Komisi B, Alpius Bagau, SH, bisa bersama para mahasiswa untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa dan Pemda Intan Jaya.“Tadi Pak Alpius Bagau sampaikan mahasiswa adalah agen pembaharuan dan ketika terjadi masalah harus selesaikan sama-sama antara mahasiswa, Pemda dan DPRD. Pak Alpius tadi juga tanyakan apakah aksi ini mahasiswa ada yang memprovokasi ? Kami sampaikan bahwa aksi yang dilaksanakan ini bukan ada yang provokasi dari orang lain. Tetapi ini murni kami mahasiswa menuntut hak-hak kami yaitu beasiswa yang selama ini tidak pernah diperoleh mahasiswa,” ujarnya.Agustinus Ugipa juga sempat menyampaikan jika Bupati Intan Jaya berjanji untuk tahun 2018 dan seterusnya siap mempertanggung jawabkan visi misi Intan Jaya Pintar. Hal senada juga disampaikan oleh Noak Holombau mewakili seluruh ketua ikatan GMII. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Bupati Intan Jaya karena sudah bisa menerima aspirasi mahasiswa yang selama ini jadi masalah besar antara mahasiswa dan Pemda Intan Jaya. “Bupati sudah kasih jawaban positif, kami akan tindaklanjuti apa yang diperintahkan bupati yakni untuk mengumpulkan data base mahasiswa ke Kabag Kesra,” tuturnya.Dirinya berharap terbangunnya komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Karena selama 3 tahun ini komunikasi tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak terjadinya banyak persoalan antara mahasiswa dan pemerintah Kabupaten Intan Jaya. “Saya tidak terima jika bantuan pendidikan sifatnya fakultatif, tapi kami harapkan bantuan pendidikan bisa diberikan pada setiap tahunnya,” harap dia. (ros)