NABIRE — Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam asosiasi pengusaha kembali mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Senin (21/9/2026). Kedatangan mereka membawa satu tuntutan utama: kejelasan mengenai tindak lanjut pembahasan anggaran perubahan yang sebelumnya telah mereka bicarakan bersama pimpinan dinas.

Para pengusaha tersebut datang sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Dinas PUPR Papua Tengah. Mereka ingin memastikan sejauh mana kesepakatan yang pernah dibahas telah dijalankan, terutama menyangkut penyerahan dan kejelasan anggaran perubahan yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka.

Harapan untuk mendapatkan jawaban langsung dari Kepala Dinas belum terwujud. Saat para pengusaha tiba di kantor dinas, mereka justru ditemui Kepala Bidang Cipta Karya, Eko Sulistyo.

Eko menjelaskan bahwa Kepala Dinas sedang berada di luar daerah untuk menghadiri rapat kedinasan. Sementara Sekretaris Dinas juga belum dapat menemui massa karena sedang sakit.

"Teman-teman pengusaha OAP ini ingin mendapat kejelasan hasil pertemuan lalu dan berharap bisa bertemu langsung dengan Pak Kadis. Namun, saat ini beliau masih berada di luar daerah untuk urusan dinas," ujar Eko.

Pihak dinas, kata Eko, telah berupaya menghubungi Kepala Dinas melalui sambungan telepon. Namun, komunikasi belum tersambung karena nomor yang bersangkutan berada di luar jangkauan.

"Sudah kami coba hubungi melalui telepon, tetapi masih di luar jangkauan. Kami kemudian melanjutkan komunikasi melalui pesan singkat agar beliau bisa segera merespons," katanya.

Untuk membuka jalur komunikasi lebih lanjut, atas arahan aparat kepolisian yang berada di lokasi, nomor kontak para pengusaha kemudian diserahkan kepada pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah komunikasi sekaligus mengatur jadwal pertemuan lanjutan dengan Kepala Dinas.

Namun, bagi para pengusaha, persoalan ini bukan semata soal pertemuan. Mereka datang untuk menagih kepastian atas pembicaraan yang menurut mereka telah berlangsung sebelumnya.

Koordinator aksi, Agus Auparai, mengatakan kedatangan para pengusaha OAP merupakan bentuk penagihan terhadap janji yang telah disampaikan, khususnya menyangkut dana anggaran perubahan.

Menurut Agus, kekecewaan muncul setelah pembahasan anggaran dan keputusan DPR serta penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ia menyebut Kepala Dinas kemudian meninggalkan daerah tanpa terlebih dahulu menemui para pengusaha untuk memberikan penjelasan.

"Kami demo ini karena menagih janji menunggu dana perubahan. Setelah DPR memutuskan dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) diserahkan, beliau malah langsung berangkat tanpa menemui kami untuk berbicara," tegas Agus.

Agus menekankan, tuntutan yang disampaikan para pengusaha bukan semata-mata mengenai besar kecilnya nilai anggaran. Bagi mereka, yang lebih penting adalah adanya kepastian dan komunikasi yang terbuka mengenai anggaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

"Mau besar atau kecil nilainya, harus dibicarakan. Kami anak Papua tidak pernah menuntut yang bukan-bukan, yang penting kami bisa hidup dan memenuhi kewajiban seperti membayar pajak," lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan protes terhadap pola komunikasi pimpinan dinas yang mereka nilai belum memberikan kepastian kepada para pelaku usaha dan mitra kerja di daerah.

Ketidakjelasan itu, menurut mereka, berpotensi memperpanjang persoalan antara pemerintah daerah dan para pengusaha OAP. Karena itu, mereka meminta adanya ruang dialog yang lebih terbuka agar persoalan anggaran tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.

Sebagai bentuk tekanan, massa bahkan menyampaikan ancaman akan memasang kembali baliho lama apabila tidak segera memperoleh kejelasan atas tuntutan mereka.

Para pengusaha berharap persoalan tersebut mendapat perhatian pimpinan daerah. Mereka juga meminta agar mekanisme komunikasi dan penyelesaian terkait anggaran dapat diperjelas, sehingga hubungan antara pemerintah, pengusaha OAP, pegawai, dan mitra kerja di Kabupaten Nabire tetap berjalan dengan baik.

Kini, para pengusaha masih menunggu satu hal yang sejak awal mereka cari: kesempatan untuk duduk bersama Kepala Dinas dan membicarakan persoalan tersebut secara terbuka.

Bagi mereka, pertemuan langsung bukan hanya soal mendapatkan jawaban, tetapi juga menjadi jalan untuk memastikan apakah kesepakatan yang pernah dibicarakan benar-benar memiliki tindak lanjut yang jelas. (Luk)