NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayahnya. Komitmen ini diperkuat melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) strategis di Nabire pada Kamis, (30/10/25).

Rakor tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan, mengevaluasi, dan menyinkronkan berbagai program prioritas bidang pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Papua Tengah, Nurhaidah Meki Nawipa, S.E., menjelaskan bahwa pihaknya sengaja melibatkan unit kerja dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) serta Dinas Pendidikan dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Delapan kabupaten tersebut adalah Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak.

"Kami mendorong sinergi yang kuat antara Disdikbud Provinsi dan Dinas Pendidikan di delapan kabupaten untuk bersama-sama menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata," tegas Nurhaidah Meki Nawipa.

Puncak dari pertemuan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Disdikbud Provinsi Papua Tengah dan delapan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten.

"Kerja sama ini merupakan turunan langsung dari perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bapak Gubernur dan delapan Bupati, khususnya mengenai penyelenggaraan pendidikan di seluruh kabupaten se-Provinsi Papua Tengah," lanjutnya.

Selain isu peningkatan mutu, Rakor ini juga menghasilkan keputusan strategis di bidang pelestarian budaya. Salah satu keputusan penting adalah perlunya penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan hari kamis sebagai hari wajib menggunakan Noken.

Kebijakan ini didasarkan pada fakta bahwa Noken telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO sejak tahun 2012, sehingga perlindungan dan pelestariannya menjadi prioritas.

Nurhaidah Meki Nawipa menambahkan, tujuan utama kebijakan ini adalah membangkitkan kebanggaan identitas budaya masyarakat asli Papua. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis pada tradisi dan kerajinan lokal.(pal/you)