NABIRE – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mempertanyakan penanganan sampah di kota Nabire. Sebab, hingga saat ini, wajah kota Nabire tidak bersih. Apakah pemerintah tidak mampu menangani sampah. PDI Perjuangan mempertanyakan masalah penanganan sampah di kota Nabire melalui fraksi PDIP di DPRD Kabuaten Nabire. Lewat Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan H Moh Iskandar, SP dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nabire dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nabire tahun anggaran 2018, Sabtu (29/6) mempertanyakan masalah penanganan sampah di kota Nabire, apakah pemerintah tidak mampu sehingga kota Nabire tidak bersih. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan, kota Nabire kotor, apakah pemerintah daerah tidak mampu menangani sampah, apa yang dibuat selama ini dan mengapa tidak kunjung bersih. Bupati Nabire, Isaias Douw dalam tanggapan pemerintah daerah mengatakan pemerintah daerah akan menyiapkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di masing-masing wilayah kelurahan dalam wilayah Distrik Nabire. Disamping itu, pemerintah juga akan membangun TPS3R di tiga (3) lokasi, yakni di Pasar Kalibobo, Pasar Karang Tumaritis dan Pasar Oyehe. *Jaringan internet Lewat pemandangan fraksi, PDI Perjuangan juga mempersoalkan tidak stabilnya jaringan internet di Nabire. Jaringan internet sangat dibutuhkan di era globalisasi untuk menunjang kebutuhan komunikasi dan informasi. PDI Perjuangan mempertanyakan langkah pemerintah daerah menjawab tidak stabilnya jaringan internet di daerah ini. Dalam tanggapan pemerintah, Bupati Isaias Douw mengatakan secara administrasi pemerintah Kabupaten Nabire telah menyampaikan surat dan memanggil pimpinan Telkomsel untuk memberikan penjelasan tentang kondisi jaringan internet di daerah ini. Pemerintah daerah juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Jawabannya, terjawab lewat proyek Palapa Ring Timur sehingga kapasitas jaringan internet sama dengan wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. *3 Raperda Inisiatif DPRD Melalui pemandangan fraksi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mempertanyakan nasib tiga Peraturan Daerah (Perda) hasil inisiatif DPRD Nabire yang disahkan tahun lalu. Nasdem mempertanyakan, apakah sudah disetujui oleh pemerintah atau  tidak. Bupati Nabire lewat tanggapan eksekutif mengatakan sudah diproses ke pemerintah provinsi sehigga masih menunggu persetujuan dari pemerintah provinsi untuk mendapat nomor registrasi. (ans)