NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menutup kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Ballroom Nabire, Rabu (14/10/2026). Dokumen strategis ini merupakan acuan wajib bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang dengan kelestarian alam.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, S.Hut., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini masih membutuhkan proses panjang sebelum disahkan.

"Setelah tahap konsultasi publik ini, kita masih harus melalui tahapan verifikasi, penyusunan naskah akademis, hingga rancangan peraturan daerah (ranperda). Perjalanan kita masih lumayan panjang dan membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak," ujarnya.

Yan Richard Pugu menjelaskan, dokumen RPPLH ditargetkan menjadi landasan utama bagi seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan di tingkat kabupaten dan kota se-Papua Tengah. Keberadaan dokumen ini diharapkan mampu memberikan panduan yang jelas agar setiap program pembangunan tidak merusak ekosistem yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, DLHKP Papua Tengah juga menekankan pentingnya komitmen lintas sektor, mulai dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI-Polri, hingga elemen masyarakat sipil. Sinergi ini dinilai menjadi kunci utama agar perencanaan perlindungan lingkungan hidup dapat diimplementasikan dengan maksimal di lapangan.

Kegiatan konsultasi publik ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara bersama sebagai bentuk kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Penandatanganan tersebut menjadi bukti komitmen bersama mengenai penetapan batas-batas zona konservasi serta pemanfaatan wilayah yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para tamu undangan dan stakeholder yang hadir. Apresiasi disampaikan kepada perwakilan dinas teknis, kepolisian, TNI Angkatan Laut, akademisi, hingga jajaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Bappeda Kabupaten Nabire.

Selain unsur pemerintahan dan TNI-Polri, terima kasih mendalam juga ditujukan kepada para tokoh adat, sejarah, lembaga kebudayaan, serta pelaku usaha lokal yang setia mendampingi proses ini sejak awal. Keterlibatan Dewan Adat Mepago dan para tokoh masyarakat dinilai memberikan masukan bernilai tinggi bagi kearifan lokal dalam menjaga alam Papua.

Mengakhiri sambutannya, Yan Richard Pugu menegaskan komitmen Pemprov Papua Tengah untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Papua Tengah tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan yang tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan konsultasi publik hari ini resmi saya nyatakan ditutup," pungkasnya.(sam)