NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Rabu (30/4/25), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Dikatakan Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP, M.Si, FKP bertujuan mensosialisasikan, memberikan informasi, serta menampung aspirasi seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RPJMD 2025-2030.

“Forum ini sangat penting untuk kita melangkah lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelas Eliezer Yogi.

Yogi juga mengatakan kegiatan FKP RPJMD juga merupakan salah satu tahapan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Papua Tengah.

“Dalam forum ini kami mengundang pimpinan OPD di lingkungan Provinsi Papua Tengah dan beberapa stakeholder yang menjadi mitra pemerintah duduk bersama-sama menyusun dokumen renstra yang ada di OPD masing-masing,” kata Yogi.

Lanjutnya, dalam Restra juga akan melihat arah kebijakan sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah sehingga diinput ke dalam OPD masing-masing.

“Harapannya, pertemuan ini bisa menyamakan visi misi, tujuan dan sasaran dari dokumen RPJMD ke dalam OPD masing-masing yang disebut dengan rencana strategis perangkat daerah,” lugasnya.

Ia juga berharap FKP benar-benar merupakan pencerminan dari kebutuhan masyarakat. FKP juga diharapkan dapat mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang harus dipertajam dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah 2025-2030.

“Dalam FKP ini kita menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar tercipta sinkronisasi program. Sasarannya adalah untuk mendapatkan rekomendasi yang akan disepakati bersama sebagai rujukan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RPJMD 2025-2030 di Papua Tengah,” pungkas Yogi.

Lanjutnya, semua rekomendasi itu akan ditandatangani diakhir FKP.

“Diakhir kegiatan ini akan ada berita acara atau kesepakatan yang ditandatangani sebagai rekomendasi,” tutup Kepala Bapperinda Papua Tengah. (rob/ist)