NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah tegas menyikapi konflik sosial yang kian meresahkan di wilayah Kapiraya, Kabupaten Mimika. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi memerintahkan pembentukan tim khusus untuk menangani dan menyelesaikan konflik tersebut.

Tim yang terdiri dari Badan Kesbangpol serta Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat ini dijadwalkan turun, mulai Jumat, 28 November 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Papua Tengah, Albertus Adii, ST., M.Si, mengatakan konflik antarwarga yang melibatkan masyarakat dari Mimika dan Deiyai sudah mencapai titik yang meresahkan, khususnya bagi warga yang bermukim di Kapiraya.

“Informasi dan situasi belakangan ini sangat meresahkan masyarakat. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Sesuai instruksi gubernur, pemerintah akan turun langsung untuk melakukan dialog dan negosiasi damai,” ujar Albertus.

Albertus juga menekankan pentingnya menahan diri, apalagi menjelang perayaan Natal. "Kita telah memasuki bulan Desember, suasana menyambut Natal seharusnya dipenuhi damai, bukan pertikaian," imbuhnya.

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, turut mengkonfirmasi pembentukan tim ini dan menegaskan urgensinya. “Tidak ada lagi waktu menunda. Konflik ini harus segera dihentikan,” tegas Lambertus.

Ia menambahkan bahwa konflik di Kapiraya bukan hanya dipicu oleh ketegangan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai dan bahkan Dogiyai.

Tim khusus ini akan bekerja secara inklusif, melibatkan perwakilan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten terdampak konflik, tokoh adat, tokoh agama, pemuda hingga perempuan. “Kami ingin penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan,” tambah Lambertus.

Pemerintah menargetkan pertemuan resmi tim pada 2 Desember 2025 sebagai langkah awal konsolidasi sebelum tim bergerak ke Mimika dan wilayah terdampak lainnya.

Pemprov Papua Tengah mengimbau seluruh pihak yang bertikai untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan aksi anarkis. "Hentikan kekerasan. Hentikan aksi anarkis. Hentikan konflik antarsuku, antarkelompok dan antarkeluarga. Papua Tengah harus menjadi tanah damai, apalagi kita menyambut Natal," tegas Lambertus(pal/you)