NABIRE – Diperkirakan, pasca lebaran dan hari raya lainnya, penduduk pendatang (Non OAP) dari luar Papua bisa mencapai angka ribuan. Ironisnya kedatangan mereka tak terkontrol satupun oleh pemerintah ditiap wilayah di tanah Papua. “Ini berakibat pada penambahan jumlah orang yang membludak di Tanah Papua. Dan tidak dapat dipungkiri kedatangan mereka oleh saudara-saudari mereka yang sudah lebih dulu dan lama di Papua, dengan dalih kemanusiaan untuk membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan,” ujar Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Robertino Hanebora di Nabire, pekan lalu.  Diakui Hanebora, di Papua sudah lama berhubungan dengan saudara-saudari yang berasal dari non Papua.  Bahkan, banyak diantara mereka yang lahir dan dibesarkan di Papua bahkan terjadi kawin silang. Mereka sudah menganggap Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Dan, ada sebagian yang beranggapan bahwa Papua adalah tanah tumpah darah mereka. “Kita tak mempersoalkan hal ini,” katanya. Namun menurutnya, jika penduduk yang berasal dari luar Papua ini terus menerus membanjiri tanah kita, maka ada banyak masalah yang akan terjadi. Sebagian dari masalah-masalah itu sudah dan sedang dialami Orang Asli Papua (OAP). Kata dia, persaingan dalam mencari pekerjaan, persaingan dalam berusaha, perbedaan yang tajam antara yang kaya (umumnya pendatang) dan yang miskin (umumnya orang asli Papua), konflik sosial antara pendatang dan OAP, penguasan tanah-tanah adat tapi juga lain sebagainya. “Karena itu perlu pembatasan penduduk dari luar Papua,” katanya. Lanjut Hanebora, masa orde baru kedatangan penduduk dari luar Papua, diakibatakan oleh program transmigrasi oleh Negara. Sekarang penduduk luar Papua, dengan bebas masuk dengan skala besar ke Papua, dan hal ini sangat miris. Sehingga sebagai OAP tapi juga pimpinan adat di Suku Besar Yerisiam Gua Nabire (Sekertarisa), meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Gubernur Provinsi Papua, Akademisi, dan berbagai pihak, untuk segera mengabil sikap dengan membuat PERDA Papua terkait pembatasan penduduk luar Papua. Yang sudah barang tentu mengedepankan asas kemanusian dan menjunjung tinggi HAM. Dalam waktu yang tidak begitu lama. Orang Papua hari ini mengalami kondisi yang tidak stabil dalam berbagai kesenjangan atas kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat Papua. “Otsus menjadi malapetaka bagi OAP, yakni cita-cita luhurnya tidak mengakomodir kepentingan OAP. Sehingga kedatangan penduduk luar Papua, akan membuat posisi orang Papua semakin termarjinalkan,” tuturnya. Kata dia, mudik sangat berdampak karena akan muncul orang–orang baru dan bertambahnya Penduduk di Tanah Papua. Bahkan kata Hanebora, tidak menutup kemungkinan anak muncul orang–orang garis keras seperti organisasi yang identik dengan teroris, seperti kejadian di Keerom beberapa waktu lalu. Selain itu, menurut Duwiri, non OAP yang datang hanya untuk mencari kerja sementara di Papua masih banyak tamatan sekolah dari Papua itu sendiri yang menganggur. “Bahkan pemerintah sepertinya jarang memakai mereka yang tamatan sekolah di Papua. Baik itu OAP pernakan dan OAP asli dan non Papua yang sudah lama bermukin di sini. Mereka tersingkirkan dari lapangan pekerjaan, baik swasta maupun pemerintahan,” terangnya. Dia berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten kota memperhatikan hal tersebut dan mengakomodir non Papua, Papua peranakan dan OAP yang ada di Tanah Papua. (pas)