NABIRE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire secara resmi menggelar kegiatan Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Tahun 2026 di Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire pada Senin (12/10/2026). Langkah strategis ini diambil guna memetakan ketersediaan serta kebutuhan pangan masyarakat secara akurat.

Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer S. Korowa, S.Pd., menyampaikan pemenuhan pangan merupakan hak asasi setiap warga negara. Pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup, aman dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah penduduk kurang lebih 188.000 jiwa.

Wilayah ini diakui masih memiliki ketergantungan pasokan dari luar daerah untuk beberapa komoditas utama, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan bawang.

Oleh karena itu, penyusunan proyeksi neraca pangan menjadi instrument penting untuk mengukur potensi surplus maupun defisit pangan tahun 2026. Data yang dihasilkan nantinya akan dijadikan acuan utama dalam pengambilan kebijakan impor, penetapan cadangan pangan hingga pelaksanaan intervensi pasar.

Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Neraca Pangan. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 mengenai Pedoman Penyusunan Neraca Bahan Makanan.

Acara yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIT ini menghimpun data lintas sektor untuk mengkalkulasi 11 komoditas pangan strategis. Ada pun target utamanya mencakup tersusunnya dokumen neraca pangan 2026, pemetaan status surplus-defisit, serta perumusan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.

Sebanyak 20 peserta hadir dalam forum tersebut, terdiri dari perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, BPS, Bappeda, Bulog, Dinas Kesehatan, 10 distributor pangan serta satu orang narasumber.

Guna menghasilkan data yang komprehensif, forum dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Data yang dihimpun mencakup angka produksi 2025-2026, stok awal, kebutuhan industri, pakan, bibit, estimasi penyusutan (tercecer), data perdagangan antarwilayah hingga proyeksi pertumbuhan penduduk.

Sebagai contoh gambaran awal Neraca Bahan Makanan (NBM), produksi beras lokal tercatat sebesar 4.200 ton dengan kebutuhan pangan dan industri sebesar 150 ton, sehingga diperoleh ketersediaan bersih sekitar 3.800 ton. Sementara itu, komoditas lokal lain seperti ubi jalar, sukun serta sektor perikanan diproyeksikan mengalami surplus hingga 1.200 ton pada tahun 2026.

Kegiatan penyusunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026 ini diharapkan melahirkan dokumen yang presisi. Dokumentasi tersebut akan dipakai sebagai dasar Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta acuan kebijakan Bupati.

“Kegiatan penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah ini diharapkan menghasilkan dokumen presisi sebagai bahan perencanaan ketahanan pangan tahun 2026–2027. Diharapkan dokumen ini menjadi dasar bagi Bappeda dalam penyusunan RKPD dan acuan bagi Bupati dalam menetapkan kebijakan pangan daerah,” ujar Eliezer S. Korowa dalam sambutannya, Senin (12/10/2026).

Pada kesempatan yang sama, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., hadir secara langsung untuk membuka acara secara resmi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya pengelolaan pangan karena berperan strategis terhadap kualitas hidup masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Sebagai pusat pemerintahan dan jalur distribusi barang di Papua Tengah, Bupati Mesak menekankan Nabire harus mampu mengelola ketersediaan pangan secara profesional. Hal itu mencakup optimalisasi potensi produksi lokal, pemantauan kelancaran jalur distribusi hingga pengendalian pergerakan harga komoditas pasar.

Bupati Magai secara khusus menggarisbawahi tiga poin penting kepada seluruh jajarannya, yakni penyediaan data lapangan yang valid dan akurat, penguatan sinergi lintas sektor serta pemanfaatan hasil proyeksi menjadi bentuk tindakan nyata di lapangan untuk mengantisipasi gejolak harga.

“Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, acara sosialisasi penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita bangun komitmen bersama untuk menjadikan data sebagai dasar perencanaan, kontribusi sebagai wujud pelaksanaan dan hasil kerja sebagai bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (sam)