NABIRE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire diminta untuk memperhatikan perumahan bagi tenaga guru dan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil, terjauh dan terisoli (3T) untuk memacu pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Karena, akibat tidak adanya perumahan bagi guru dan tiadanya insentif bagi tenaga medis, sebagian guru dan tenaga kesehatan tidak betah melaksanakan tugas di tempat tugas.

Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Perindo dan PSI (F PDIP-Perindo-PSSI) dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi, Simon Tiranda, Jumat (16/7). Hal serupa juga disorot Fraksi Nabire Bersatu dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Rohedi M Cahya.

Fraksi PDIP-Perindo-PSI dan Fraksi Nabire Bersatu menilai akibatnya tidak adanya rumah bagi guru di daerah kategori 3 T sehingga guru enggan bertugas mengakibatkan terjadinya kekurangan tenaga guru. Demikian halnya pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, sebagian Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas terjadi kekurangan tenaga karena kurangnya insentif sehingga sebagian tenaga medis bertumpuk di daerah perkotaan, karena tidak ada insentif bagi tenaga kesehatan di daerah kategori 3 T.

Oleh sebab itu, Fraksi PDIP-Perindo-PSI dan Fraksi meminta eksekutif (Pemkab Nabire) untuk memperhatikan perumahan guru dan pemberian insentif dari daerah kepada tenaga medis dengan memperhatikan  pemerataan guru dan tenaga kesehatan antara perkotaan dengan wilayah kategori 3 T.

Tidak hanya melalui pemandangan umum fraksi, Wakil Ketua Komisi B, Musa Malisa,Apt saat diskusi antara DPRD dengan eksekutif mengungkap, akibat tidak adanya perumahan guru di daerah luar kota, guru yang bertugas di sana ada yang numpang di kepala kampung dan masyarakat. Akibat dari tidak adanya rumah guru, banyak guru meninggalkan tempat tugas dan lari ke kota sehingga tenaga guru menumpuk di perkotaan.

Demikian juga halnya dengan tenaga kesehatan, Musa Malisa mengungkap, akibat tidak adanya insentif kepada tenaga medis di luar kota, sebagian lari ke kota sehingga tenaga medis menumpuk di kota.

Musa Malisa menilai dengan menumpuknya tenaga medis di kota, sedang terjadi penumpukan tenaga medis di Puskesmas dan rumah sakit sehingga pasien di rumah sakit terus meningkat. Tetapi jika tenaga kesehatan merata dan ketika ada pelayanan kesehatan di luar kota, sebagian pasien bisa di atasi lewat pelayanan kesehatan di Pustu dan Puskesmas luar kota.

Menanggapi usulan fraksi dan penegasan Wakil Ketua Komisi B saat diskusi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang dalam diskusi antara legislatif-eksekutif mengatakan jumlah sekolah di Kabupaten Nabire terlalu banyak, SD sebanyak 153, SMP sebanyak 54 dan tingkat PAUD/TK sebanyak 100, sementara dana yang dikucurkan pemerintah melalui Dana alokasi Khusus (DAK) dan Otonomi Khusus (Otsus) sedikit sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan perumahan guru di daerah ini.

Pasang dengan nada memohon mengungkapkan sudah berulangkali lobi ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk memohon bantuan dana perumahan guru di Nabire namun belum ditanggapi. Oleh sebab itu, Pasang memohon dukungan dewan untuk memperjuangkan alokasi dana untuk perumahan guru di daerah ini.

Sementara untuk insensif tenaga kesehatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Nabire, Daniel Maipon dalam diskusi tersebut menjelaskan, menyangkut dana tambahan honorer, hampir sama dirasakan baik itu tenaga kesehatan di daerah 3 T maupun di perkotaan. Maipon menyebut, honorer bagi tenaga honorer di RSUD Nabire saja baru dibayar awal tahun ini. Selama 6 bulan honorer di RSUD Nabire juga tidak menerima honor.

Menyangkut insentif tenaga kesehatan, Sekda Maipon mengatakan seperti hanya dengan sekolah, Puskesmas juga menerima bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk membiayai kebutuhan Puskesmas dan insentif tenaga kesehatan di Puskesmas. (ans)