NABIRE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire diminta agar membuka akses daerah untuk memudahkan pelayanan pemerintah dan memberdayakan masyarakat yang selama ini tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Karena akibat dari tidak adanya akses, sebagian masyarakat tertinggal dari pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire,  Udin Mardin menilai macetnya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di daerah-daerah tertinggal seperti kawasan Degeuwo di Distrik Siriwo, kampung-kampung di Distrik Wapoga, Teluk Umar, Dipa dan Menou selama ini akibat tidak adanya akses. 

Oleh sebab itu, untuk menunjang pelayanan pemerintah ke kawasan terpencil, terjauh dan tertinggal, Pemkab Nabire perlu membuka akses berupa jalan. Dengan adanya jalan darat yang dapat menjangkau kawasan-kawasan tertinggal tersebut akan menunjang pelayanan pemerintah, guru dan bisa bertugas di tempat. Dan itu, tidak hanya guru dan perawat, tetapi legislator ini menilai pelayanan pemerintah seperti bidang pertnian dan peternakan juga bisa menjangkau ke sana.

Sebelumnya, anggota DPRD Nabire, Alpius Donei meminta pemerintah Kabupaten Nabire untuk membuka akses ke Siriwo bagian utara khususnya Tibai Mabou. Kerinduan jalan tersebut disampaikan berluang kali dari periode ke periode sejak AP Youw menjabat Bupati Nabire.

Donei menilai, salah satu akibat tidak adanya kegiatan belajar di SD Tibai dan pelayanan kesehatan di Kampung Tibai dan Mabou karena tidak akses jalan.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Nabire, Obet Senapa pada periode lalu juga meminta Pemkab Nabire untuk memekarkan Distrik Siriwo dengan menempatkan distrik pemekaran di wilayah Degeuwo, balik Kali Degeuwo.

Wakil Ketua Komisi C, Udin Mardin menilai selama belum ada akses jalan selama itu pula pelayanan pemerintah tidak akan ada. Oleh sebab itu, Pemkab Nabire mulai tahun anggaran ini perlu ada kebijakan untuk membuka akses jalan ke kawasan 3 T (tertinggal, terjauh dan terpencil) agar pembangunan ini dapat dinikmati juga warga Kabupaten Nabire yang berada di luar kota. 

Menurutnya, apabila pemerintah Kabupaten Nabire tidak memikirkan pembangunan dan pelayanan di kawasan tertinggal akan menimbulkan kampung “mati”. Sebab, masyarakat akan urbanisasi spontan ke kota, karena tidak mau tinggal di dusun terpencil tanpa sentuhan pemerintah. Masyarakat di kawasan 3 T juga butuh perhatian pemerintah dan merindukan pembangunan di wilayahnya. (ans)