NABIRE – Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Nabire melakukan rapat koordinasi pada Sabtu (6/6) pecan lalu.

 Rapat tersebut lebih mengarah pada pembahasan penggunaan anggaran Pemkab Nabire Tahun 2020 dalam menanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19. 

 Ketua sementara DPDR Nabire, Suyono membenarkan bahwa rapat telah dilaksanakan dan pihaknya telah mendengarkan penjelasan dari pemerintah dalam penggunaan anggaran. “Benar bahwa kami tadi sudah membahas soal anggaran dan alhamdulilah lancar sampai selesai,” ujar Suyono di ruang kerjanya, Sabtu (6/6/2020).

 Dikatakannya, sesuai dengan penjelasan pemerintah daerah melalui tim anggaran kabupaten bahwa untuk penanganan Covid–19 yang direncanakan ada 56 milyar yang diusulkan kepada pemerintah pusat dan sudah terealisasi kurang lebih ada 33 milyar. “Menurut keterangan bahwa ada tiga poin utama dalam penggunaan anggaran ini yaitu, pencegahan dan penanganan Covid-19 yang terpusat di kesehatan, bantuan sosial yang dikoordinir oleh Dinsos seperti BLT dan bantuan Sembako serta jaringan pengaman sosial, ini yang baru dilihat sampai di mana dan sejauh mana masyarakat Kabupaten Nabire kena dampak pandemi  pelaksanaannya,” kata Suyono. Ia menjelaskan total anggaran belanja DPRD Nabire Tahun 2020 sebesar 20 milyar namun telah dipangkas sebesar 6 milyar untuk penanganan Covid– 19.

 Akan tetapi, Suyono menyaku bahwa DPDR Nabire termasuk kesekwanan sendiri belum mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada tim keuangan dalam hal ini pihak eksekutif.

 Sementara pada tahun sebelumnya yakni 2019 anggaran DPRD Nabire berkisar 42 hingga 44 milyar dan tahun 2020 dialokasikan sebesar 20 milyar dan dengan munculnya pandemi dengan berbagai aturan yang ada maka diamanatkan untuk digeser 6 milyar. “Jadi tentunya kami bersama Sekwan akan menyusun RKA pergeseran ini dan melaporkan kepada keuangan,” jelasnya. Di tempat terpisah, anggota DPDR Nabire, Fraksi Nabire Bersatu, Sambena Inggeruhi menambahkan bahwa rapat bersama eksekutif dan tim anggaran Kabuaten Nabire tahun 2020, sesuai penjelasannya telah dipangkas dari pusat mencapai 200 milyar lebih untuk penanganan Covid–19.

 Sementara dari APBD yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar 33 milyar lebih. “Kemudian menurut keterangan kepala keuangan Nabire bahwa kurang lebih sudah terealisasi hampir mencapai sebanyak 70 persen.

 Sehingga, dalam pertemuan pihaknya meminta kepada tim anggaran kabupaten untuk merinci seluruh penggunaan anggaran dari masing–masing OPD untuk melaporkan secara terinci kepada DPRD Nabire,” tamban Inggeruhi. 

 Inggeruhi merasa keberatan terkait pergeseran/pemangkasan anggaran yang tidak mempunyai dasar yang jelas.

 Menurutnya, jika alasannya ini hal urgen tidak masuk akal dan bukan alasan yang tepat.

 Sehingga, pemangkasan anggaran harusnya seluruh kepala OPD dikumpulkan untuk membahas, pos mana saja digeser sesuai juknis dan setelah itu dibuatlah kesepakatan bersama agar menjadi dasar di masing–masing OPD ketika dipertanggunggajabkan.

 Ia mencontohkan di Sekwan, yang dipangkas adalah 6 milyar dari total 20 milyar anggaran DPRD Nabire tahun 2020.

 Bahwa yang dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas luar, agar jelas penggunaannya begitu juga OPD lainnya. “Jangan hanya main pangkas tanpa ada rincian yang jelas dan belum ada dilakukan koordinasi dengan OPD terkait.

 Kalau alasannya situasi hari ini urgen bagi saya tidak masuk akal. Ini bicara yang Negara maka harus jelas,” tuturnya. (pas)