NABIRE – Pemerintah pusat berkomitmen untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Timur Indonesia, khususnya di sektor kelautan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah menetapkan target prioritas pembangunan sedikitnya 200 titik kampung nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Papua. Langkah strategis ini diambil guna mengoptimalkan potensi kekayaan laut yang melimpah, namun selama ini belum terkelola secara maksimal.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., membenarkan adanya program strategis nasional tersebut. Saat ditemui awak media ini, Selasa (9/06/2026) seusai mengikuti seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, ia menjelaskan pemerintah daerah terus berkoordinasi aktif dengan pusat. Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti usulan dari pemerintah provinsi.

Menurut Dr. Karlos Matuan, proses survei awal terhadap calon lokasi kampung nelayan di wilayah Papua Tengah telah berjalan dengan lancar. Untuk sementara, hasil survei tersebut telah memetakan beberapa titik potensial di dua kabupaten utama. 

Tercatat ada empat titik lokasi yang disurvei di Kabupaten Nabire, sementara untuk wilayah Kabupaten Mimika (Timika), tim KKP berhasil menjaring tiga titik potensial yang siap dikembangkan.

Proyek besar ini ditargetkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat setelah melewati seluruh tahapan administratif dan teknis. Karlos Matuan menyebutkan, pada Juli 2026 mendatang, pembangunan fisik 200 calon kampung nelayan di Tanah Papua diharapkan sudah bisa dimulai. Jadwal pelaksanaan tinggal menunggu verifikasi paling akhir dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim kementerian terkait.

“Nanti tunggu paling terakhir lagi kalau mereka bilang oke langsung launching. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat juga akan melakukan survei lanjutan untuk melihat potensi-potensi lain yang ada di Papua Tengah,” ujar Kepala DKP Papua Tengah tersebut kepada media.

Lebih lanjut, ia menerangkan konsep kampung nelayan yang diusung ini akan berfokus pada pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini tidak hanya menyentuh aspek penyediaan sarana dan alat produksi saja, melainkan juga memastikan agar seluruh hasil tangkapan nelayan dapat terserap dengan baik di pasar. Konsep modern ini diharapkan mampu mengubah pola kerja tradisional menjadi lebih efektif dan bernilai ekonomis tinggi.

Demi menunjang keberlanjutan program, setiap kawasan kampung nelayan nantinya akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung yang sangat komprehensif. Sarana yang akan dibangun meliputi dermaga, gudang beku (cold storage), pabrik es dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna mendukung kegiatan penangkapan dan penyimpanan hasil perikanan.

Di akhir wawancaranya, Dr. Karlos Matuan berharap kehadiran kampung nelayan ini dapat memacu semangat dan gairah masyarakat lokal untuk melaut, mengingat selama ini mereka kerap terkendala oleh akses pasar yang sulit. 

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berjanji akan menggandeng para penampung dan pembeli untuk bersiap di lokasi penampungan yang disediakan. Dengan adanya kepastian pasar dan fasilitas yang memadai, kesejahteraan nelayan di Papua Tengah diharapkan dapat meningkat secara signifikan. (amd)