Jayapura,- Pembangunan memiliki komitmen dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Perbatasan. Sebab, wilayah perbatasan merupakan bagian terdepan dan penting sebagai wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Isu pengembangan kawasan perbatasan negara dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi topik yang sering dibicarakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari rapat-rapat terbatas, dan koordinasi antar departemen/instansi pusat/daerah, seminar, lokakarya dan lain-lain. Maraknya pembicaraan masalah perbatasan ini telah dimulai sejak dulu, terutama sejak dibukanya pintu perbatasan (border gate) di beberapa titik di wilayah Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini kondisi perekonomian sebagian besar wilayah di kawasan perbatasan tersebut relatif masih tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Ujar Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya  yang dibacakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Papua, Septinus Hamadi, pada kegiatan Christmas Trade Fair Tahun 2013, di Wutung Distrik Muaratami, Selasa (16/12) kemarin. Dikatakannya, di beberapa kawasan terjadi kesenjangan pembangunan kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air bersih, pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, menurut Gubernur, pengembangan perekonomian kawasan perbatasan perlu dilakukan secara seimbang dengan pengelolaan aspek keamanan yang juga sering muncul sebagai isu krusial di kawasan ini. Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan yang berinteraksi positif dengan negara tetangga, maka, diperlukan upaya dan komitmen dari seluruh komponen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat adat dan sebagainya. Selain itu, pemerintah diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan serta investasi sarana dan prasarana fisik dasar seperti air bersih, listrik dan sebagainya. Pihak legislatif perlu mendukung setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, sedangkan dari dunia usaha diperlukan dukungan investasi bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata dan lain sebagainya. Bagi masyarakat disekitar perbatasan perlu diikutsertakan secara aktif di dalam berbagai kegiatan pengembangan perbatasan. Katanya.