JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah terus berupaya melakukan terobosan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di wilayah Kabupaten Puncak. Pemerintah Kabupaten juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan karakter peserta didik dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai di wilayahnya, seperti di wilayah Sinak, Beoga, Ilaga dan sejumlah wilayah lainnya.

Wakil Bupati Kabupaten Puncak Naftali Akawal, SE yang didampingi Anggota DPRK Puncak dari Komisi C Bidang Pendidikan Naomi E. Wafom, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Isak Wakerkwa, S.Pd., M.Tr.IP, serta sejumlah Pimpinan OPD lainnya yakni, Kepala BPKAD Puncak Ferdinand G.M. Helan, SE.,M.Si, Kepala Bappeda Puncak Herman D. Wanma, S.STP.,M.KP, Kepala Diskominfo Puncak Ricky Siwi, Inspektur Kabupaten Puncak Fabianus Ado dan Kepala Dinas Sosial Aser Tabuni, mendatangi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Jakata Pusat, Rabu (1/7/26) untuk melobi untuk mengamankan sejumlah progam pendidikan, terutama untuk pembangunan infrastrustur gedung sekolah, yang sempat mengalami musibah kebakaran (dibakar red) akibat konflik sosial yang terjadi beberapa bulan lalu di Kabupaten Puncak.

Kedatangan Wakil Bupai Puncak Naftali Akawal, SE disambut langsung Direktur Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A, bertempat di ruang rapat Gedung E Kantor Kementerian Pedidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Rabu (1/7/26) Pukul 10.20 WIB.

Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal melalui Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A mengatakan, saat ini di kementerian pendidikan sedang ada progam prioritas yang harus di kawal bersama. Salah satu program prioritas yang sekarang sedang dilakukan adalah program Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan Nasional. 

“Untuk program tersebut, kami berharap bisa dirasakan juga manfaatnya di Kabupaten Puncak Papua Tengah.dan untuk revitalisasi di Kabupaten Puncak ada satu SMP dan satu SMA yang akan dapat revitalisasi disana. Tapi, saya rasa justeru tingkat kebutuhan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan nasional di Kabupaten Puncak itu lebih dari dua sekolah ini, dan mungkin hal tersebut bisa didata kembali dan dikirimkan ke kami,”ungkap Hapsari. 

Kata Dirinya, kementerian pendidikan butuh data valid, sehingga sejumlah sekolah yang diusulkan nanti benar-benar membutuhkannya. Dalam arti, ketika kementerian membangun sebuah sekolah disana, justeru tidak dipergunakan karena tidak ada muridnya, ini tidak boleh terjadi. Dan juga benar-benar sekolah yang kondisi infrastrukturnya sangat jauh dari harapan pendidikan yang sebenarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Puncak mengatakan, justeru Kabupaten Puncak yang mempunyai 25 Distrik sangat membutuhkan pembangunan sekolah-sekolah, terutama pasca terjadinya konflik sosial beberapa waktu lalu di Kabupaten Puncak, banyak sekolah yang di bakar, akibat konflik tersebut, ini yang membuat pemerintah kabupaten Puncak sangat berharap bantuan dan memohon kepada Kementerian Pendidikan untuk membantu Kabupaten Puncak untuk membangun kembali gedung-gedung sekolah yang sempat di bakar tersebut. 

“Ada beberapa tempat di sejumlah distrik yang sekolahnya sudah dibakar, akibat konflik sosial. Ini yang harus kita sama-sama melihat, terutama di Distrik Sinak da Beoga, itu ada SMP dan SMA, ada juga di Kemburu dan beberapa tempat lainnya. Makanya kami datang ini untuk memohon kepada kementerian untuk melihat kami Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. kami mohon untuk sekolah-sekolah ini bisa dibangun kembali melalui Kementerian Pendidikan, itu harapan kami,”ujar Wabup Naftali. 

Hal senada juga dikatakan Anggota DPRK Puncak Komisi C, Naomi E Wafom, dimana dirinya mengatakan, kehadiran pembangunan di kabupaten Puncak harus melibatkan masyarakat setempat, bukan dari pihak lain. Terutama, jangan pernah melibatkan pihak keamanan non organik dalam proses pembangunan di wilayah-wilayah perkampungan dan juga distrik-distrik terjauh. 

“Hari ini, daerah kami hancur, karena sejumlah persoalan masalah keamanan, yang justeru itu didatangkan dari luar. Seperti penambahan pasukan non organik yang di tempatkan di sejumlah wilayah Kabupaten Puncak.kalaupun ingin melibatkan pihak keamanan, libatkanlah pihak keamanan dari organik setempat, bukan dari luar. Karena, hanya pihak TNI/Polri yang organik atau yang menetap di Puncaklah yang selama ini dekat dengan masyarakat disana,”ujarnya. 

Kata Dirinya, Puncak sangat tertinggal dalam pendidikan saat ini, baru setelah kepemimpinan Elvis Tabuni dan Naftai Akawal, pendidikan itu menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Puncak. dan sebagai legislative, tentunya sangat mendukung program tersebut. Bahkan, Pemerintah Puncak saat ini sedang gencar-gencarnya melobi ke sejumlah kementerian di pusat, termasuk ke kementerian pendidikan Republik Indonesia untuk bisa membantu pemerintah kabupaten Puncak melalui stimulant dana pusat ke daerah untuk membangun pendidikan nasional yakni revitalisasi dan digitalisasi pendidikan nasional di Kabupaten Puncak. 

“Dan pasti Pemerintah Puncak akan sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, jika hal tersebut bisa terealisasi dan terwujud untuk masa depan anak-anak Puncak yang ingin maju dalam pendidikan, dan sama dengan saudara-saudaranya yang ada di pulau jawa. Kami akan jamin semua keamanan untuk membangun sekolah di Puncak, saya siap membantu kementerian pendidikan untuk bantu kami bangun kembali sekolah-sekolah yang sudah terbakar, maupun sekolah lain yang kondisinya sudah memperihatinkan. (cad)